SINAR MERDEKA –Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya langkah tegas untuk mencegah penyalahgunaan pulsa dalam aktivitas judionline.
Ia meminta operator telekomunikasi seluler memperketat pengawasan serta membatasi transfer pulsa guna mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
“Kami menemukan adanya praktik konversi pulsa menjadi uang untuk judi online. Operator seluler harus proaktif mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan ini.
Kami juga akan mengatur regulasi pembatasan transfer pulsa tanpa mengesampingkan kebutuhan pelanggan, ” ujar Meutya dalam Rapat Koordinasi bersama PPATK dan operator telekomunikasi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
Langkah ini juga diiringi dengan wacana registrasi ulang SIM card menggunakan data biometrik kependudukan, yang dinilai efektif untuk mengidentifikasi pelaku judi online.
Selain itu, Kementerian Komdigi akan memberlakukan regulasi lebih ketat bagi penyelenggara layanan internet (ISP) dan penyedia jaringan (NAP) agar konsisten memblokir konten negatif.
Sosialisasi dan Literasi Digital untuk Generasi Muda
Menkomdigi menekankan pentingnya langkah preventif melalui sosialisasi masif, khususnya kepada generasi muda, agar mereka lebih peka terhadap modus operandi judi online.
“Pesan literasi digital dari operator seluler harus mampu menjangkau masyarakat luas. Edukasi ini penting agar masyarakat, terutama anak muda, dapat mengenali bahaya judi online, ” tegas Meutya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memberantas Judi Online
Kementerian Komdigi melaporkan telah memblokir lebih dari 250. 000 konten judi online sepanjang November 2024.
Meski begitu, Meutya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor,termasuk dengan PPATK dan operator seluler, untuk mengatasi kerugian masyarakat yang ditaksir mencapai Rp41 triliun sepanjang Januari–September 2024.
“Kami optimistis, sinergi ini akan melahirkan solusi inovatif yang efektif memberantas judi online. Mari bersama menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, ” ujar Meutya mengakhiri pernyataannya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Dirjen Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Dirjen Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang Digital Brigjen Pol Alexander Sabar, serta jajaran pimpinan operator seluler.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ekosistem digital di Indonesia semakin aman, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi.
