simer
Berita TerkiniInfo Daerah

Kekuasaan Harus Saling Mengawasi,Penegakan Hukum Harus Berdiri Di Tengah

×

Kekuasaan Harus Saling Mengawasi,Penegakan Hukum Harus Berdiri Di Tengah

Sebarkan artikel ini
Farizan berpandangan bahwa pemerintahan yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, pengawasan yang independen, serta penegakan hukum yang netral dan berkeadilan.Kab.Bogor 18/11/2026

Sinarmerdeka.co,Sebagai tokoh pemuda, Farizan berpandangan bahwa pemerintahan yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuasaan, pengawasan yang independen, serta penegakan hukum yang netral dan berkeadilan.Kab.Bogor 18/11/2026

Eksekutif dan legislatif harus membangun komunikasi dan bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Namun, hubungan yang harmonis tidak boleh menghilangkan batas dan fungsi masing-masing.

Eksekutif menjalankan pemerintahan.
Legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Komunikasi boleh dekat, koordinasi boleh erat, tetapi kepentingan kelembagaan harus tetap berjarak.

Sebab pengawasan tidak akan berjalan maksimal apabila pihak yang mengawasi terlalu nyaman dengan pihak yang diawasi.

Begitu pula dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus mampu berdiri di tengah, tidak memihak karena jabatan, kekuasaan, kedekatan politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Hari ini kami berkesempatan melakukan pertemuan dengan jajaran Polres Bogor, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh KBO Reskrim.

Kami menghargai penerimaan dan komunikasi yang telah dibangun. Namun, mengingat berbagai persoalan yang berkembang dan menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor, kami tetap berharap dapat menyampaikan persoalan-persoalan tersebut secara langsung kepada Kapolres Bogor.

Bukan karena kami tidak menghargai jajaran yang menerima kami hari ini, tetapi karena kami meyakini bahwa pemahaman pimpinan secara langsung terhadap persoalan yang terjadi di wilayahnya sangat penting dalam memastikan arah penanganan yang tepat.

Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di meja pertemuan, tetapi benar-benar dipahami sampai kepada pengambil kebijakan dan pimpinan institusi.

Kami juga mengapresiasi semangat bahwa Polri harus hadir bersama masyarakat dan dekat dengan masyarakat.

Bagi kami, “Polri bersama masyarakat” bukan sekadar slogan.

Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, negara harus hadir.

Ketika masyarakat menyampaikan pengaduan, negara harus mendengarkan.

Ketika masyarakat mencari keadilan, proses hukum harus berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Membela masyarakat bukan berarti membenarkan setiap tindakan masyarakat. Membela masyarakat berarti memastikan setiap warga mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum.

Inilah mata rantai yang harus kita jaga:

Eksekutif menjalankan kekuasaan dengan benar.
Legislatif mengawasi dengan independen.Aparat penegak hukum menegakkan hukum secara netral.
Dan masyarakat menjadi tujuan utama dari seluruh proses pemerintahan.

Kita tidak membutuhkan kekuasaan yang saling bermusuhan.

Tetapi kita juga tidak membutuhkan kekuasaan yang terlalu mesra hingga kehilangan fungsi kontrol.

Kita membutuhkan kemitraan yang sehat, pengawasan yang berani, dan penegakan hukum yang berdiri di tengah.

Karena pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat.

Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan dikendalikan, hukum ditegakkan, dan rakyat mendapatkan keadilan.