SINARMERDEKA.CO, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Selasa (17/11/2026).
Rekomendasi tersebut memuat masukan strategis yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan aspek hukum serta hak asasi manusia.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai menerima rekomendasi tersebut di Jakarta.
Dua rekomendasi yang diterima Kementerian ATR/BPN mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tutur Wamen Ossy
Diketahui bahwa sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga, termasuk yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN hari ini.
Masukan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah strategis yang terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan bersama.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril Ihza Mahendra.













