simer
Berita TerkiniInfo Daerah

PETISI 26 Sambangi Polres Bogor, Perkuat Sinergi Antikorupsi dan Pengawasan Pemerintahan

×

PETISI 26 Sambangi Polres Bogor, Perkuat Sinergi Antikorupsi dan Pengawasan Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Forum Masyarakat Sipil yang tergabung dalam PETISI 26 menggelar audiensi dengan jajaran Polres Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026).

Sinarmerdeka.co– Forum Masyarakat Sipil yang tergabung dalam PETISI 26 menggelar audiensi dengan jajaran Polres Kabupaten Bogor, Rabu (18/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang KBO Reskrim Polres Kabupaten Bogor tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum dalam pengawasan pemerintahan, pencegahan korupsi, penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh kekeluargaan. Selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi, bertukar informasi, serta membahas berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Bogor.

Ketua PETISI 26, Rizwan Riswanto, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Bogor yang telah menerima rombongan dan memberikan ruang dialog kepada elemen masyarakat sipil.

Ia menegaskan bahwa PETISI 26 hadir sebagai wadah konsolidasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi.

“Gerakan masyarakat sipil bukan hanya untuk menyampaikan kritik atau melakukan aksi demonstrasi. Kami juga ingin mendorong perbaikan sistem, menyampaikan masukan, dan menghadirkan solusi bagi kepentingan masyarakat luas,” ujar Rizwan.

Menurutnya, fungsi kontrol sosial harus dijalankan secara konstruktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, komunikasi serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dinilai penting agar setiap informasi, aspirasi, maupun pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui mekanisme yang tepat.

PETISI 26 Dorong Pengawasan yang Terorganisasi

Sekretaris PETISI 26, Syatir Mannawing, mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi lintas sektoral yang lebih kuat antara masyarakat sipil dan institusi kepolisian.

Ia menjelaskan, PETISI 26 merupakan bentuk konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya bergerak secara terpisah. Dengan menyatukan kekuatan dan kepedulian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor diharapkan dapat dilakukan secara lebih terorganisasi, konsisten, dan berkelanjutan.

Syatir juga berharap adanya komunikasi yang baik dengan kepolisian apabila PETISI 26 ke depan menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi terkait dugaan tindak pidana.

“Pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan. Kami berharap setiap informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Polres Bogor Jelaskan Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam diskusi tersebut, pihak Polres Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, di antaranya pemerintah daerah, Inspektorat, DPRD, Kejaksaan, serta lembaga lainnya yang memiliki fungsi pengawasan.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara berkala di sejumlah wilayah kecamatan.

Pihak kepolisian menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan institusi, tetapi juga membutuhkan integritas, kesadaran, dan komitmen pribadi, khususnya bagi pejabat maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, informasi dan laporan masyarakat menjadi salah satu sumber penting dalam proses penyelidikan serta pendalaman terhadap dugaan tindak pidana.

Soroti Profesionalisme dan Transparansi Penanganan Laporan

Dalam audiensi tersebut, sejumlah peserta turut menyampaikan aspirasi dan pengalaman terkait penanganan laporan masyarakat di lapangan.

PETISI 26 berharap setiap laporan maupun pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum dapat ditangani secara profesional, transparan, proporsional, serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka menilai kejelasan tindak lanjut atas laporan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menanggapi hal tersebut, pihak Polres Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Kepolisian juga menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi salah satu tantangan dalam menangani berbagai laporan perkara.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan dan penanganan laporan masyarakat secara maksimal dengan mengedepankan profesionalisme, kehati-hatian, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Turut Disampaikan

Salah satu peserta audiensi turut menyampaikan aspirasi mengenai persoalan pencairan dana hibah di tengah adanya dualisme kepemimpinan dalam suatu organisasi.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan pendalaman, khususnya apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian mekanisme pencairan dana hibah dengan ketentuan yang berlaku.

Peserta audiensi berharap, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan, klarifikasi, serta penelusuran terhadap fakta dan dokumen pendukung.

Penyampaian aspirasi tersebut, menurut peserta, merupakan bagian dari kepedulian terhadap transparansi penggunaan anggaran dan perlindungan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dian Asmara: Korupsi Berdampak Luas terhadap Masyarakat

Pembina PETISI 26, Dian Asmara yang akrab disapa Paul, menegaskan bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta memperburuk berbagai persoalan sosial.

Ia menilai upaya pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Pengawasan, pembinaan masyarakat, serta fungsi intelijen dinilai memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi tindak pidana maupun gangguan sosial yang lebih besar.

“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta memiliki integritas,” demikian pesan yang disampaikan Dian Asmara dalam audiensi tersebut.

Bahas Judi Online, Narkoba, dan Kenakalan Remaja

Selain persoalan korupsi dan penegakan hukum, audiensi juga membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kabupaten Bogor, seperti perjudian online, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, tawuran, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

PETISI 26 menilai perlu adanya perluasan kegiatan positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas negatif.

Organisasi tersebut juga menyampaikan upaya menyediakan ruang kegiatan masyarakat melalui fasilitas olahraga dan kegiatan sosial guna mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif.

Pihak kepolisian menyambut baik partisipasi masyarakat dalam membantu memberikan informasi mengenai potensi gangguan kamtibmas. Informasi yang disampaikan secara tepat diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah pencegahan maupun penanganan sesuai kewenangan kepolisian.

Target Satu Juta Tanda Tangan untuk Gerakan Antikorupsi

Dalam kesempatan tersebut, PETISI 26 kembali menegaskan komitmennya menggalang satu juta tanda tangan masyarakat Kabupaten Bogor sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antikorupsi dan pengawasan tata kelola pemerintahan.

Gerakan tersebut diharapkan menjadi representasi kepedulian masyarakat terhadap masa depan Kabupaten Bogor sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan publik.

PETISI 26 juga menegaskan keinginannya membangun kemitraan dengan berbagai institusi, termasuk Polres Kabupaten Bogor, agar pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan secara konstruktif serta sesuai koridor hukum.

Polres Bogor Buka Ruang Komunikasi dan Koordinasi

Perwakilan Polres Kabupaten Bogor mengapresiasi kunjungan, masukan, dan aspirasi yang disampaikan PETISI 26 bersama unsur masyarakat sipil.

Pihak kepolisian menyampaikan bahwa setiap informasi mengenai dugaan tindak pidana dapat disampaikan kepada Polres Kabupaten Bogor untuk dilakukan pendalaman dan tindak lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polres Kabupaten Bogor juga mengajak PETISI 26 untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi agar berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat diidentifikasi serta dicarikan solusi bersama.

Dalam penyampaian aspirasi maupun kegiatan di lapangan, seluruh pihak diingatkan untuk tetap memperhatikan etika, norma, dan ketentuan hukum agar kegiatan berlangsung tertib serta tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Audiensi Ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Antikorupsi

Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya penguatan komunikasi antara masyarakat sipil dan kepolisian, komitmen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pentingnya penanganan laporan masyarakat secara profesional, serta peningkatan sinergi dalam pencegahan korupsi dan menjaga kamtibmas.

Pertemuan ditutup dengan penandatanganan dokumen komitmen antikorupsi dan foto bersama.

PETISI 26 menyatakan akan terus mengawal berbagai aspirasi dan laporan masyarakat dengan menyiapkan dokumen pendukung serta mendorong agar setiap dugaan penyimpangan diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Melalui audiensi tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum semakin kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang transparan, akuntabel, berintegritas, aman, kondusif, serta bebas dari praktik korupsi.