SINARMERDEKA.CO-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dengan menyambangi pekon Bulok.
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanggamus turun langsung melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan sekaligus, yakni Kantor Pekon Suka Agung Barat dan Kantor Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Rabu (18/11/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Dalam operasi tersebut, penyidik tidak sekadar melakukan pemeriksaan ruangan, tetapi juga mengamankan sebanyak 89 barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon Suka Agung Barat.
Menariknya, penggeledahan juga menyasar Kantor Kecamatan Bulok. Dari lokasi tersebut, penyidik turut mengamankan dokumen monitoring yang dilakukan pihak kecamatan.
Hal ini menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan, khususnya untuk menelusuri proses pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pekon.
Dari penyitaan puluhan dokumen tersebut menjadi langkah penting bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh alur penggunaan anggaran, kesesuaian antara realisasi dan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pekon.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanggamus, Ref Aristomy Siahaan, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Sunandar Pramono, S.H., M.H., menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari langkah serius penyidik dalam mengungkap perkara yang sedang ditangani.
Ref Aristomy menegaskan bahwa penyidik akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen yang telah diamankan.

“Penggeledahan dan penyitaan dokumen ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti.
Seluruh dokumen yang berkaitan dengan realisasi dan pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran 2023 dan 2024 akan kami pelajari dan dalami secara menyeluruh. Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyidik tidak akan berhenti pada pengumpulan dokumen semata. Setiap alat bukti yang diperoleh akan dianalisis untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Penggeledahan di dua lokasi berbeda ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya diarahkan pada dokumen administrasi di tingkat pekon, tetapi juga menyentuh aspek monitoring dan pengawasan di tingkat kecamatan.
Untuk 89 dokumen yang telah diamankan menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik. Publik tentu menantikan bagaimana hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan sejauh mana penyidikan akan mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan APBPekon Suka Agung Barat.
Kejaksaan kini sedang bekerja. Penggeledahan telah dilakukan, puluhan dokumen telah diamankan, dan pengungkapan perkara masih terus berjalan.
Masyarakat menunggu agar dugaan korupsi ini dapat diungkap secara terang, siapa pun yang nantinya terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.














