simer
Berita TerkiniInfo Daerah

GMPB Desak Transparansi Pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Situ Nanggerang, Uang Rakyat Harus Dijaga, Kualitas Pembangunan Wajib Terjamin!

×

GMPB Desak Transparansi Pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Situ Nanggerang, Uang Rakyat Harus Dijaga, Kualitas Pembangunan Wajib Terjamin!

Sebarkan artikel ini
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menyoroti pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Jembatan Situ Nanggerang di Kabupaten Bogor. GMPB mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan kajian teknis, spesifikasi pekerjaan, serta rincian anggaran kedua proyek pembangunan tersebut.Rabu 18/11/2026

Sinarmerdeka.co– Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menyoroti pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Jembatan Situ Nanggerang di Kabupaten Bogor. GMPB mendesak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan kajian teknis, spesifikasi pekerjaan, serta rincian anggaran kedua proyek pembangunan tersebut.Rabu 18/11/2026

Ketua GMPB, M. Ikbal, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus mengedepankan kualitas, keselamatan masyarakat, serta prinsip keterbukaan informasi publik. Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya perencanaan maupun pengawasan.

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi mengabaikan kualitas dan keselamatan masyarakat. Kami mempertanyakan secara serius pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan, khususnya terkait penggunaan abutmen atau penyangga jembatan lama yang diduga kembali dimanfaatkan untuk menopang konstruksi lantai jembatan baru,” tegas M. Ikbal.

Menurutnya, struktur abutmen yang telah berdiri jauh sebelum pembangunan saat ini perlu mendapatkan pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Kelayakan struktur, kekuatan material, kondisi pondasi, hingga kemampuan menahan beban konstruksi baru harus dibuktikan melalui kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mendesak agar dilakukan pengujian laboratorium atau uji kelayakan teknis terhadap abutmen lama Jembatan Kali Pesanggrahan. Jangan hanya berdasarkan asumsi bahwa struktur tersebut masih layak digunakan. Harus ada bukti ilmiah dan hasil pemeriksaan yang jelas. Kami tidak ingin ada risiko pergeseran pondasi, kerusakan struktur, bahkan potensi kegagalan konstruksi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” lanjutnya.

Selain persoalan teknis, GMPB juga mempertanyakan aspek efisiensi penggunaan anggaran. Menurut M. Ikbal, apabila struktur lama digunakan kembali, Dinas PU harus mampu menjelaskan dasar perhitungan teknis, volume pekerjaan, serta rincian anggaran yang dialokasikan.

“Transparansi anggaran bukan sekadar formalitas. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Kami ingin memastikan tidak ada pemborosan anggaran dan seluruh pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta nilai kontrak,” tambahnya.

SOROT PEMBANGUNAN JEMBATAN SITU NANGGERANG

Tidak hanya Jembatan Kali Pesanggrahan, GMPB juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Jembatan Situ Nanggerang.

M. Ikbal mendesak agar dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap anggaran pembangunan tersebut, termasuk kesesuaian antara nilai kontrak, progres fisik, volume pekerjaan, serta realisasi pelaksanaannya.

“Kami juga mendesak agar pembangunan Jembatan Situ Nanggerang mendapatkan pengawasan serius. Jangan sampai pekerjaan ini mengalami keterlambatan, mangkrak, atau tidak selesai sesuai batas waktu kontrak pada tahun anggaran berjalan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur tersebut,” ungkapnya.

GMPB turut meminta Komisi III DPRD Kabupaten Bogor untuk tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pembangunan kedua jembatan tersebut.

“Komisi III DPRD Kabupaten Bogor harus hadir menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi turun langsung melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada langkah evaluasi dan tindak lanjut yang nyata,” tegas M. Ikbal.

GMPB SIAP KAWAL DAN DESAK KETERBUKAAN

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, GMPB menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.

Adapun fokus tuntutan GMPB meliputi:

*Mendesak Dinas PU membuka dokumen kajian teknis pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan.

*Mendesak dilakukannya uji laboratorium dan pemeriksaan kelayakan abutmen lama Jembatan Kali Pesanggrahan.

*Mendesak transparansi nilai kontrak, rincian anggaran, spesifikasi, serta volume pekerjaan kedua jembatan.

*Mendesak audit anggaran dan evaluasi progres pembangunan Jembatan Situ Nanggerang.

*Mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan pengawasan langsung terhadap kedua proyek pembangunan tersebut.

*Meminta pertanggungjawaban pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian, atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

*Periksa Kepala Bidang PJJ Dinas PU sebagai PPK Pejabat Pembuat Komitmen.

Menutup pernyataannya, M. Ikbal menegaskan bahwa GMPB tidak bermaksud menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan. Kami hadir bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar. Infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak mengetahui kualitas dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai jembatan dibangun, anggaran dihabiskan, tetapi persoalan keselamatan dan kualitas justru diabaikan.”