SINARMERDEKA.CO-Gerakan Aliansi Masyarakat Lampung (GAML) merespons keras hasil pengecekan lapangan Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanggamus, Jonarta Dinata, terkait dugaan penyimpangan penjualan air PDAM Way Agung kepada pihak ketiga.
Bahkan, GAML menilai pernyataan Jonarta justru melemahkan temuan awal dan terkesan “masuk angin”, karena tidak sesuai dengan bukti visual dan kondisi pelayanan PDAM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam kunjungan lapangan Senin (01/12/2025), Jonarta menyatakan tidak ditemukan adanya penyimpangan, dan menyebut pipa yang dipersoalkan hanyalah saluran pembersihan, bukan jalur penjualan air ilegal.
Ia juga menyebut pemasangan watermeter sudah tepat dan saluran tak akan dibuka tanpa pesanan pihak ketiga.
Namun GAML menegaskan bahwa penjelasan tersebut tidak sejalan dengan fakta yang terdokumentasi.
“Data kami itu real. Bukan opini. Foto-foto dan dokumentasi lapangan memperlihatkan adanya selang/pipa yang jelas terpasang pada jalur yang diduga dipakai untuk suplai air ke pihak ketiga.
Itu fakta visual, bukan dugaan liar. Tidak bisa dihapus hanya dengan kunjungan beberapa menit,” tegas Nurul Ikhwan, S.H., Koordinator GAML.
Pengawasan Dewan Dinilai Lemah: ‘Bukan Investigasi, Itu Formalitas..!!
GAML menilai Komisi II seharusnya tidak hanya melihat sekilas lokasi, tetapi melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memeriksa keterangan warga, menelusuri histori penggunaan jalur tersebut, hingga menguji aliran teknis yang sebenarnya.
“Kalau hanya dibukakan saluran lalu disimpulkan aman, itu bukan investigasi. Itu formalitas. Masyarakat butuh pengawasan yang berani, bukan pembelaan instansi,” tambah Nurul.
Air Keruh, Sering Mati, Tapi Aliran ke Kapal Lancar, GAML: Ada yang Tidak Beres.
GAML juga menyoroti ironi pelayanan PDAM Way Agung yang semakin memprihatinkan.
“Air untuk masyarakat keruh, sering mati, bahkan hidupnya kadang baru malam hari. Tapi anehnya, aliran air untuk kapal lancar tanpa kendala. Ini fakta lapangan yang disampaikan warga. Lalu bagian mana yang mau disebut tidak ada masalah?” tegas GAML.
Menurut GAML, kondisi tersebut semakin menguatkan kecurigaan bahwa ada pola penyaluran air yang tidak transparan, dan patut diduga menguntungkan pihak tertentu.
Deviden Nol: GAML Pertanyakan Ke Mana Pengelolaan BUMD Ini..?
Selain persoalan teknis, GAML juga menyinggung kinerja PDAM sebagai BUMD.
“Pelayanan buruk, dugaan penyimpangan muncul, air keruh, sering mati, tapi deviden untuk Kabupaten Tanggamus nol. Nol! Apa yang sebenarnya dikelola? Bagaimana mungkin BUMD yang memonopoli layanan air bersih tidak mampu menghasilkan deviden?” ujar GAML.
GAML menilai situasi ini semakin mempertegas bahwa PDAM Way Agung membutuhkan audit besar-besaran, bukan sekadar pembelaan dari pihak legislatif.
Respons PDAM Dinilai Normatif dan Tidak Menjawab Persoalan.
Direktur PDAM Way Agung, Jonson Manaek Banjarnahor, sebelumnya mengapresiasi kunjungan Komisi II dan menegaskan PDAM terbuka terhadap kritik. Namun GAML menilai jawaban tersebut normatif dan tidak menjelaskan substansi masalah.
“Pelayanan masyarakat itu baik, tapi yang ditanya publik adalah: apakah benar ada jalur penjualan air yang tidak sesuai prosedur? Sampai hari ini, penjelasan teknisnya kosong,” terang GAML.
Desakan GAML: Audit Teknis Hingga Pemeriksaan Internal.
GAML meminta Pemkab Tanggamus, Inspektorat, dan Komisi II DPRD melakukan pemeriksaan mendalam, meliputi:
1. Audit instalasi jaringan PDAM di titik temuan.
2. Pemeriksaan teknis saluran yang diduga dipakai untuk suplai air ke pihak ketiga.
3. Penelusuran potensi transaksi penjualan air melalui jalur tersebut.
4. Audit kinerja dan internal PDAM terkait pelayanan buruk dan deviden nol.
“Jangan sampai publik menilai pengawasan dewan hanya formalitas. Bukti visual sudah ada, keluhan masyarakat juga nyata.
Seharusnya, dibutuhkan sekarang bukan pembelaan, tapi keberanian mengungkap realitas sebenarnya.” tutup GAML.
