Pengerahan Garda Nasional untuk Penanganan Kejahatan
Presiden AS Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional di ibu kota Washington, D.C., pada Minggu (24/08/2025). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menangani tingkat kejahatan yang disebut tinggi di kota tersebut.
Melansir dari DW, Menurut Komando Tugas Gabungan DC, anggota JTF-DC mulai membawa senjata dinas mereka sejak malam 24 Agustus. Lebih dari 2.200 tentara ditugaskan dalam satuan tugas khusus untuk menjaga keamanan kota.
Aturan Penggunaan Kekuatan
Pasukan hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan “sebagai pilihan terakhir dan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang segera terjadi.” Beberapa unit membawa pistol atau senapan, sedangkan tim transportasi dan administrasi kemungkinan tidak bersenjata.
Trump Sebut “Liberation Day”
Trump menyebut langkah ini sebagai “Liberation Day” atau Hari Pembebasan. Ia menilai kota-kota Partai Demokrat harus selamat dari kejahatan, kekacauan, dan kemiskinan.
Meski begitu, data resmi pemerintah menunjukkan tingkat kejahatan kekerasan di Washington, D.C. berada pada titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Para kritikus menyebut tidak ada keadaan darurat yang memerlukan militer di ibu kota. Wali Kota Muriel Bowser menilai tindakan ini sebagai “dorongan otoriter.”
Ancaman Penyebaran ke Kota Lain
Selain Washington, Trump mengancam akan menempatkan Garda Nasional di Baltimore, basis kuat Partai Demokrat di Maryland, dan bahkan mempertimbangkan Chicago. Wali Kota Chicago, Brandon Johnson, memperingatkan langkah ini bisa “menyulut ketegangan antara warga dan aparat penegak hukum.”
Sejarah Penggunaan Kekuasaan Presiden
Trump pertama kali menggunakan kekuasaan ini pada Juni di Los Angeles, menempatkan 5.000 pasukan untuk meredam protes terhadap operasi penegakan imigrasi. Dengan pengalaman ini, langkah di Washington menjadi sorotan banyak pihak, terutama karena konteks politik dan klaim kejahatan yang kontroversial.
Pro Kontra
Langkah Trump kerahkan pasukan Garda Nasional menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah lokal dan kritik menilai tidak ada alasan darurat, sementara Trump menegaskan kebijakan ini darurat
