Sinarmerdeka.co – Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mempertimbangkan sikapnya dalam memasok senjata ke Ukraina.
Ini setelah Korea Utara dan Rusia menandatangani perjanjian kemarin.
Kerja sama tersebut melibatkan bantuan militer segera jika salah satu dari mereka diserang.
Penasihat Keamanan Nasional Chang Ho-jin menyesalkan perjanjian strategis komprehensif yang telah ditandatangani.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersepakat di pertemuan puncak kedua mereka di Pyongyang pada hari Rabu.
“Pemerintah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk penandatanganan perjanjian kemitraan strategis itu,” kata Chang dalam konferensi pers di kantor kepresidenan.
“Harusnya kerja sama bertujuan untuk memperkuat kerja sama militer dan ekonomi,” kata Chang.
Chang mengatakan kerja sama apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang membantu Korea Utara membangun militernya merupakan pelanggaran.
Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB Korea Selatan berjanji akan mengambil tindakan yang tepat.
“Kami bermaksud meninjau kembali masalah pasokan senjata ke Ukraina,” kata Chang.
Ini mengisyaratkan perubahan kebijakan Korea Selatan sebelumnya yang tidak menyediakan senjata mematikan ke Ukraina.
Namun, seorang pejabat kepresidenan mengatakan Korea Selatan akan mempertahankan ambiguitas strategis mengenai jenis senjata tersebut.
“Langkah-langkah pasti akan diumumkan kemudian, dan akan menarik untuk melihat bagaimana reaksi Rusia,”
“Dibandingkan dengan mengungkapkan rencana kami terlebih dahulu,” kata pejabat itu kepada wartawan.
Selain itu, Korea Selatan juga akan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap empat kapal, lima organisasi.
Termasuk dan delapan individu yang terlibat dalam transfer senjata dan minyak antara Rusia dan Korea Utara, kata Chang.
Saat ini, terdapat 1.159 item yang tunduk pada kontrol ekspor ke Rusia setelah perang Ukraina.
Dan Korea Selatan akan menambah 243 item baru, sehingga totalnya menjadi 1.402 item yang terkena sanksi.
