SINAR MERDEKA,Depok, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, H. Hengky, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa program RTLH harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
Pernyataan itu disampaikannya saat Rapat Paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Depok tentang RPJMD, Senin (4/8/25). Hengky mengungkapkan, aduan dari warga terkait kondisi rumah yang tidak layak huni terus membanjiri ponselnya.
“Saya ingin paksakan supaya poin RTLH ini masuk dan jadi bahan pembahasan dewan dalam hal penganggaran. Ini bisa kita intervensi, karena aduan soal rumah tak layak huni itu sangat banyak,” kata Hengky kepada wartawan.
Menurutnya, jumlah laporan terkait RTLH bukannya menurun, justru terus meningkat setiap tahun. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani dengan baik dan perlu perhatian serius dari pemerintah.
“Anehnya, tiap tahun laporan malah makin banyak. Saya kira ini harus dimasukkan ke RPJMD agar penganggarannya bisa kita dorong dan intervensi lebih mudah,” jelasnya.
Hengky juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara RTLH dan program lain yang dianggapnya tidak mendesak.
“Masa penghapus saja bisa dianggarkan sampai Rp700 juta, bahkan hampir Rp1 miliar, lalu kopling juga hampir Rp1 miliar. Tapi untuk RTLH, yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, justru minim perhatian. Ini yang harus kita dorong bareng-bareng,” cetusnya.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk turut mengawal agar perbaikan RTLH menjadi program prioritas. Hengky berharap anggaran RTLH bisa segera dicairkan sebelum akhir tahun, melalui KUA-PPAS Perubahan.
“Ini bentuk layanan dasar dari Pemkot Depok. Kondisinya sudah darurat. Kalau hujan turun, saya lihat langsung, mereka sekeluarga tidur di dapur karena hanya itu ruangan yang aman. Ini butuh respons cepat,” tandasnya.
