JAKARTA, SINARMERDEKA.CO – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang semakin menuntut perhatian serius dalam perencanaan pembangunan wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.304 kejadian bencana sejak awal 2026 hingga 6 November 2026.
Tingginya angka tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lahan. Pemerintah perlu memperhitungkan risiko bencana, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan sejak tahap perencanaan.
Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong pendekatan tersebut. Melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”, ATR/BPN mengajak berbagai pemangku kepentingan memperkuat penataan ruang berbasis risiko.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa mitigasi bencana harus dimulai sejak proses perencanaan pembangunan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu Agung dalam talkshow Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Data kebencanaan 2026 menunjukkan, sebanyak 94,27 persen kejadian merupakan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi.
Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem mendominasi kejadian bencana tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah memperkuat kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan potensi ancaman setiap wilayah.
Dalu Agung menilai, penataan ruang harus menjadi instrumen pencegahan agar pembangunan tidak memperbesar kerentanan wilayah. Tata ruang bukan sekadar menentukan lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
PP 34/2026 Perkuat Penataan Ruang Dinamis
Penguatan penataan ruang berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa pemerintah telah memasukkan identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dalam proses penyusunan RTR.
Pertimbangan tersebut mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah juga perlu mengendalikan pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana.
Suyus menjelaskan, PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyesuaian rencana tata ruang.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026. Kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa melakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi, daerah yang memiliki kebijakan khusus, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa melakukan penyesuaian. Tata ruangnya tetap dinamis, tidak stagnan,” terang Suyus.
Tata Ruang Jadi Acuan Mitigasi hingga Rekonstruksi
Pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana juga menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono.
Dalam pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, Menko PMK menekankan bahwa tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi.
Tata ruang juga menjadi acuan pemerintah dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Setelah bencana terjadi, dokumen tata ruang berperan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Melalui momentum ini, ATR/BPN mendorong peningkatan kesadaran dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan.
Pemerintah berharap perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana mampu menciptakan wilayah yang produktif secara ekonomi, aman bagi masyarakat, serta tangguh menghadapi perubahan iklim.
Lebih dari itu, penataan ruang berbasis risiko menjadi investasi jangka panjang untuk melindungi lingkungan dan memastikan keselamatan generasi mendatang.
