Sinarmerdeka.co – Besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor seharusnya menjadi kekuatan utama untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut juga dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan hingga praktik korupsi apabila tidak dikelola melalui sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Ketua Padepokan Adhitya Karya Mahatva Yodha, Dian Asmara, di Sekretariat yang beralamat di Jalan Nurul Abror No. 68, Kabupaten Bogor, Selasa (10/11/2026).
Dalam pandangannya, persoalan tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya diselesaikan dengan membangun sistem administrasi dan membuat regulasi. Lebih dari itu, dibutuhkan niat yang benar, pengetahuan yang memadai, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kabupaten Bogor secara menyeluruh.
“Potensi PAD Kabupaten Bogor sangat besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, justru bisa membuka ruang terjadinya penyimpangan. Karena itu, tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian serius,” tegas Dian Asmara.
Menurutnya, niat baik dalam membangun daerah harus dilandasi pemahaman yang benar mengenai kondisi Kabupaten Bogor, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, budaya, maupun karakteristik masyarakatnya.
Tanpa pemahaman tersebut, kebijakan yang dibuat berisiko tidak tepat sasaran. Bahkan, niat membangun yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat bisa berubah menjadi kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Transparansi Anggaran Jangan Hanya Menjadi Slogan!
Dian menilai Pemerintah Kabupaten Bogor harus berani membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan dapat diawasi publik. Transparansi tidak boleh berhenti sebatas pernyataan atau slogan politik, tetapi harus diwujudkan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
Mulai dari sistem pengadaan barang dan jasa, proses lelang proyek, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban setiap rupiah uang rakyat harus memiliki kejelasan.
Menurutnya, keterbukaan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan dan mencegah potensi korupsi.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya apabila proses pembangunan dan penggunaan anggaran tidak dibuka secara transparan? Pemerintah harus berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang nyata,” ungkapnya.
Jabatan dan Proyek Jangan Dikuasai Lingkaran Kedekatan!
Tak kalah penting, Dian juga menyoroti persoalan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa penempatan seseorang dalam jabatan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan harus didasarkan pada kompetensi, kapasitas, integritas, dan profesionalitas.
Bukan semata-mata karena kedekatan pribadi, hubungan pertemanan, atau kepentingan kelompok.
Sebab, menurutnya, pembangunan Kabupaten Bogor bukan untuk membesarkan kelompok atau koloni tertentu, melainkan untuk kepentingan jutaan masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap masa depan daerahnya.
“Jangan sampai jabatan dan kewenangan hanya berputar di lingkaran kedekatan. Kita sedang membangun Kabupaten Bogor, bukan membangun koloni kecil milik kelompok sendiri. Tempatkan orang sesuai kemampuan dan keahliannya, bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,” tegas Dian.
Masyarakat Lokal Jangan Hanya Menjadi Penonton Pembangunan
Dian juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan seharusnya mendapatkan kesempatan untuk terlibat, menyampaikan gagasan, serta memberikan kontribusi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing.
Ia menilai masih terdapat persoalan dalam pola pembangunan ketika masyarakat lokal tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk berpartisipasi, padahal merekalah yang paling memahami kondisi lingkungan dan kebutuhan wilayahnya.
Padahal, keterlibatan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga hasil pembangunan agar tetap bermanfaat dalam jangka panjang.
“Bagaimana pembangunan bisa berjalan maksimal apabila pintu partisipasi masyarakat justru ditutup? Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Libatkan mereka sesuai kemampuan, potensi, dan keahliannya. Pembangunan harus tumbuh bersama masyarakat, bukan berjalan meninggalkan masyarakat,” ujarnya.
Kearifan Lokal dan Otonomi Daerah Harus Menjadi Fondasi
Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa kearifan lokal dan otonomi daerah merupakan modal penting untuk menciptakan pembangunan yang masif, terarah, dan tepat guna.
Kabupaten Bogor memiliki potensi sumber daya manusia, pelaku usaha, pengusaha lokal, serta kekuatan ekonomi masyarakat yang perlu diberdayakan secara maksimal.
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya memberikan kesempatan kepada para pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan sesuai bidang, kompetensi, dan kapasitas usahanya, tentunya melalui mekanisme yang terbuka, profesional, kompetitif, serta sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Bogor juga harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkontribusi. Mereka memiliki kemampuan, pengalaman, dan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah. Pada akhirnya, apa yang mereka kerjakan harus memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Bogor dan masyarakatnya,” jelas Dian.
PETISI 26: Pembangunan Harus Berpihak kepada Rakyat, Bukan Kepentingan Kelompok!
Dian juga menggarisbawahi bahwa gagasan tersebut sejalan dengan semangat gerakan masyarakat sipil yang selama ini mendorong perubahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Baginya, pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang direalisasikan atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat, menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pengawasan publik, transparansi anggaran, profesionalitas aparatur, pemberdayaan pengusaha lokal, serta keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.
“Kami ingin Kabupaten Bogor berkembang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial, ekonomi, dan kualitas tata kelola pemerintahannya. Kearifan lokal dan otonomi daerah harus benar-benar menjadi kekuatan untuk membangun, bukan sekadar jargon yang terdengar indah dalam pidato,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa besarnya potensi Kabupaten Bogor harus diimbangi dengan tanggung jawab besar dalam pengelolaannya.
Kini, tantangannya bukan sekadar seberapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan seberapa berani pemerintah membuka diri terhadap transparansi, pengawasan, kritik, dan partisipasi masyarakat.
Sebab, ketika uang rakyat dikelola tanpa keterbukaan, jabatan dipengaruhi kepentingan, dan masyarakat disisihkan dari proses pembangunan, maka cita-cita mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera akan sulit tercapai.
