Sinarmerdeka.co – Ketua PETISI 26, Rizwan, membantah keras sejumlah tuduhan yang beredar melalui sebuah poster dan akun TikTok Berita A1 (@berita.a166). Dalam unggahan tersebut, Rizwan dituding sebagai “tukang peras dinas”, disebut munafik, hingga dituduh sebagai pemakai dan pengedar narkoba.
Menanggapi tuduhan tersebut pada Rabu (11/11/2026), Rizwan menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Ia menilai penyebaran narasi tersebut telah menyerang kehormatan, nama baik, serta kredibilitas dirinya sebagai Ketua PETISI 26.
Rizwan secara khusus membantah tudingan sebagai pihak yang melakukan pemerasan terhadap dinas atau instansi pemerintah. Menurutnya, selama PETISI 26 menjalankan berbagai kegiatan dan gerakan sosial kontrol, seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada pengawalan aspirasi masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
Ia juga menyatakan bahwa tidak pernah meminta, memungut, ataupun menerima uang dari dinas dan instansi pemerintah sebagaimana yang dituduhkan. Pengelolaan kegiatan serta dukungan masyarakat, menurutnya, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua tuduhan tersebut tidak benar. Perjuangan PETISI 26 adalah untuk mengawal kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Bukan untuk melakukan pemerasan atau mencari keuntungan dari pihak mana pun,” tegas Rizwan.
Selain membantah tuduhan pemerasan, Rizwan juga menolak keras tudingan sebagai pemakai maupun pengedar narkoba. Ia meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut agar tidak membangun opini publik melalui tuduhan serius yang belum dibuktikan dengan fakta dan proses hukum.
Ingatkan Konsekuensi Hukum
Rizwan mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Ketentuan hukum terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik perlu dilihat secara cermat berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.
Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum apabila penyebaran tuduhan tersebut terus berlanjut dan ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
Pihak yang membuat maupun menyebarkan poster dan konten tersebut juga diminta untuk memberikan klarifikasi, menghentikan penyebaran informasi yang dipersoalkan, serta mempertanggungjawabkan isi publikasinya sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.
Setiap tuduhan, terlebih yang menyangkut nama baik dan reputasi seseorang, semestinya didukung bukti serta disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
Hingga berita ini disusun, bantahan dan pernyataan Rizwan menjadi dasar pemberitaan. Klarifikasi dari pihak pengelola akun TikTok Berita A1 maupun pembuat poster masih perlu dimintakan agar persoalan ini dapat disajikan secara berimbang.
Asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan tetap harus dikedepankan.
