SINARMERDEKA.CO-Kepala daerah terjaring OTT menjadi hal serius untuk itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyinggung 11 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang 2026.
Dikatakanya hal ini sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi sejak dini.
Untuk itu disampaikan Wiyagus dalam peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2026. Acar ini digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 11 Mei 2026.
“Kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam modus dan konstruksi yang dilakukan. Dan ini adalah alarm yang keras bagi kita semua,” ujarnya,
Di utarakannya Wiyagus, penindakan hukum semata tidak cukup memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar persoalan, yakni pembentukan karakter dan integritas.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif dan edukatif guna membangun budaya jujur sejak usia dini.
“Korupsi adalah penyakit karakter dan obatnya bukan hanya melalui hukuman fisik atau penegakan hukum.
Tetapi juga masuk ke tataran preventif dan edukatif, salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi,” katanya.
Dirinya menambahkan nilai antikorupsi perlu ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah dasar agar kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin tertanam kuat dalam kehidupan generasi muda.
Wiyagus berharap langkah tersebut mampu melahirkan generasi berintegritas yang memutus rantai korupsi di masa depan.
Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar PAK 2026 merupakan hasil kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kemendagri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pendidikan menjadi ruang paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.
“Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama,” ujar Setyo.
