SINARMERDEKA.CO, KOTA BANDUNG – Ketua Pengurus Wilayah (pengwil) Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Samsuri, SH., M.Kn akan menghadirkan angin perubahan dalam organisasi IPPAT Jawa Barat.
Banyak hal yang akan dilakukannya Bersama jajaran Pengurus Wilayah Jawa Barat, terkait tantangan tugas dan jabatan PPAT kedapan, khususnya anggota IPPAT di jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan kepada awak media setelah pelaksanaan Pelantikan dan Pengukuhan Pengwil Jawa Barat IPPAT periode 2024-2027 dan Rapat Koordinasi yang di helat pada Selasa (17/12/2024) bertempat di Hotel ‘El Royal, Kota Bandung.
Didampingi jajaran Pengurus inti Pengwil Jabar IPPAT, Samsuri mengatakan pada intinya organisasi itu harus memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.
“Organisasi harus memberikan kemudahkan pelayanan kepada anggota, semua hal yang di rasakan memberatkan harus dirubah,” Tegas Samsuri.
Pelayanan kepada anggota juga termasuk memudahkan segala urusan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan PPAT.
“Pengwil Jabar IPPAT akan segera melakukan audensi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat terutama membantu anggota dalam menghadapi permasalaan-permasalahan di BPN, ini yang kita lakuan pertama kali.” ucapnya.
Menurut Samsuri permasalahan sangat kompleks, PPAT dan BPN harus seiring dan sejalan dengan kata lain bersinergi sesuai tugas pokok masing-masing.
Sementara itu, terkait hal lain yang akan di benahi adalah mengenai kegiatan-kegiatan anggota, Samsuri menginginkan adanya perubahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengurus Pusat dan Pengwil seharusnya dilakukan di tingkat Pengda.
“Pengda harus diberikan porsi lebih dalam melaksanakan kegiatan, dengan pertimbangan bila dilakukan di Pengda maka anggota akan merasa lebih guyub dan lebih merasa memiliki atau meningkatkan keterikatan dengan pengda sebagai tempat bernaung sesuai wilayah kerja.”
Bila ini dilaksanakan maka biaya juga akan lebih murah mengingat luas wilayah yang luas seperti di Jabar ini.
“Tidak melulu terfokus di satu tempat, seperti contoh terkait kegiatan Pertemuan Antar Daerah (PAD), kami akan pertimbangkan atau kaji ulang kegiatan PAD, apakah membebani anggota dan Pengurus Daerah atau tidak, bila nyatanya memberatkan maka kita akan kaji ulang kegiatan PAD,” tegas PPAT Kota Bogor ini.
Artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul yang membutuhkan biaya tinggi akan di kaji ulang terutama manfaatnya atau dibuatkan mekanisme kegiatan lain yang lebih efisien.
Menutup keterangannya kepada awak media, Samsuri ingin menguatkan fungsi hubungan antar lembaga.
Terkait hubungan antar Lembaga atau stakeholder dalam menjalankan jabatan, “Pengwil akan melakukan silaturahmi, pendekatan berupa audensi kepada mereka, kita buka komunikasi yang baik agar kita sama-sama paham bahwa PPAT adalah pejabat umum yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat karena PPAT adalah pejabat publik.”
Sambil memberikan contoh hubungan dengan pemerintah daerah baik di tingkat kota/kabupaten terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
bagaimana proses permohonan bisa dengan cepat, ini membutuhkan pendekatan kepada instansi yang bersangkutan, karena BPHTB adalah bagian proses yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta yang merupakan kontribusi PPAT terhadap pendapatan daerah.
“Ini harus kita usahakan dan kita jaga agar lancar dan itu merupakan tugas dari organisasi,” Jelas Samsuri sambal menutup keterangannya kepada awak media
