SINAR MERDEKA Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Depok, Muhamad Antonius, tak bisa menahan amarahnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok.
Proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan selama semester 1 tahun 2024 ternyata banyak yang amburadul, mulai dari penggunaan material yang tak sesuai spesifikasi hingga pelanggaran keselamatan kerja.
Hasil audit Inspektorat Kota Depok menunjukkan bahwa kerugian negara akibat praktik asal-asalan ini mencapai Rp 3 miliar!
Antonius menyoroti, di lapangan ditemukan material yang tak sesuai standar kontrak.
Misalnya, proyek jembatan yang seharusnya menggunakan besi beton berdiameter 12 mm, malah diakali dengan besi 10 mm.
Proyek jalan pun tak lepas dari masalah: kadar aspal yang digunakan di bawah standar, membuat jalan cepat rusak dan membahayakan pengguna.
Kejadian ini dianggap sebagai tanda lemahnya pengawasan dari konsultan, kontraktor, dan pihak Dinas PUPR sendiri.
“Kami sangat prihatin! Ini bukan sekadar kerugian negara, tapi juga ancaman bagi keselamatan warga Depok. Infrastruktur yang kualitasnya asal-asalan akan menjadi bom waktu.
Di mana tanggung jawab mereka atas nyawa dan kenyamanan publik? ” tegas Antonius penuh emosi.
Temuan audit menambah deretan kekecewaan masyarakat Depok.
Sebagai contoh, proyek trotoar dengan paving block yang seharusnya memiliki kekuatan K-300 justru menggunakan material murahan yang cepat rusak.
Pelanggaran semacam ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap warga yang mengandalkan infrastruktur yang kuat dan tahan lama.
Desakan Tegas JPKP Depok: PUPR Harus Bertanggung Jawab!
JPKP Nasional Depok mendesak Dinas PUPR segera mengambil langkah nyata:
1. Pengawasan Lebih Ketat: Setiap proyek harus diawasi dengan teliti, memastikan kualitas material sesuai spesifikasi.
2. Sanksi Berat Bagi Kontraktor Lalai: Kontraktor yang terbukti menyimpang harus dikenai sanksi keras, termasuk pemutusan kontrak dan denda.
3. Audit Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Pemakaian APD sesuai standar harus menjadi kewajiban mutlak, dengan pemantauan ketat dari pihak PUPR.
“Dinas PUPR harus bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kelalaian yang menyebabkan kerugian negara.
Jangan main-main! Ini uang rakyat dan keselamatan pekerja yang dipertaruhkan, ” tambah Antonius.
Skandal ini menjadi pukulan keras bagi Dinas PUPR Kota Depok.
Masyarakat Depok mendesak transparansi, menuntut laporan audit beserta tindakan korektif yang diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Harapan besar disematkan agar ke depannya, setiap proyek infrastruktur tak hanya sesuai standar, tapi juga menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat yang memanfaatkannya.
