simer
Berita TerkiniInfo Daerah

Forum Masyarakat Sipil Bogor (PETISI 26) & BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor

×

Forum Masyarakat Sipil Bogor (PETISI 26) & BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor

Sebarkan artikel ini
Gambar ilustrasi:Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) sekaligus Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan publik.

Sinarmerdeka.co,Soroti Defisit Anggaran hingga Mandeknya Hukum, Ketua Petisi 26 Rizwan Riswanto Serukan Persatuan Masyarakat Sipil Kabupaten Bogor Lapor ke Presiden RI
BOGOR, 18 November 2026 – Kondisi tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, dan penegakan hukum di Kabupaten Bogor dinilai tengah berada di titik nadir.

Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) sekaligus Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan publik.

Dalam pernyataan resminya, Rizwan membeberkan sejumlah persoalan krusial yang kini membelit Bumi Tegar Beriman, mulai dari krisis kas daerah hingga dugaan monopoli proyek pembangunan.

“Kita tidak bisa terus menutup mata melihat kondisi sesungguhnya di Kabupaten Bogor saat ini. Daerah mengalami defisit anggaran dan kas daerah kosong, tetapi di saat yang sama muncul berbagai kegiatan di luar perencanaan, bahkan pos anggaran makan dan minum menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah.

Di mana empati dan skala prioritas untuk rakyat?” tegas Rizwan Riswanto di Bogor, Rabu (18/11/2026).

Selain pengelolaan APBD yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendasar warga, Rizwan juga menyoroti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap dihambur-hamburkan tanpa arah pemberdayaan yang jelas.

Ia pun mengkritisi carut-marutnya penataan wilayah akibat pelanggaran Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang kian masif.

Menurut Rizwan, pembangunan fisik di Kabupaten Bogor memang terlihat masif, tetapi tidak memiliki arah yang terukur dan justru terindikasi dikuasai oleh kelompok tertentu serta orang-orang di lingkaran kekuasaan pemimpin daerah.

“Pembangunan berjalan masif tapi tak menentu arah, dan kuat dugaan hanya dikuasai oleh segelintir kelompok serta lingkaran dekat penguasa Kabupaten Bogor.

Apakah praktik oligarki dan tata kelola yang amburadul seperti ini akan terus kita biarkan berlangsung?” ujarnya.

Di sisi lain, Rizwan menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor.

Ia menilai berbagai laporan dugaan penyimpangan dan kasus hukum yang mencuat tidak pernah menemukan titik terang, sehingga memunculkan kesan adanya perlindungan dan kekebalan hukum bagi pihak-pihak tertentu.

Penegakan hukum di Kabupaten Bogor terkesan jalan di tempat.

Tidak ada satu pun kasus besar yang jelas ujungnya, seolah ada kekuatan besar yang melindungi hingga para pelaku menjadi kebal hukum.

Bahkan, fungsi pemberantasan korupsi dari lembaga sekelas KPK pun terlihat seperti ayam sayur dan tidak bertaji saat berhadapan dengan persoalan di Kabupaten Bogor,” kritik Rizwan dengan nada tajam.

Menyikapi situasi tersebut, Rizwan Riswanto menyerukan gerakan moral dan konsolidasi akbar.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil di Kabupaten Bogor—mulai dari aktivis, mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, buruh, hingga pelaku usaha lokal—untuk menanggalkan ego sektoral dan bersatu menyuarakan fakta lapangan yang sebenarnya.

“Saya meminta seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu padu menghadapi keadaan sesungguhnya di Kabupaten Bogor.

Kita harus menyatukan suara, merapatkan barisan, dan membawa persoalan darurat tata kelola serta penegakan hukum Kabupaten Bogor ini langsung ke hadapan Presiden RI dan Pemerintah Pusat agar segera dilakukan intervensi dan evaluasi menyeluruh,” pungkas Rizwan.