Sinarmerdeka.co, 8 April 2026 – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok melontarkan kritik tajam terhadap akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC). Kritik ini muncul menyusul banyaknya keluhan warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan akibat persoalan verifikasi data.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Imam Musanto, mengungkapkan keraguan terhadap validitas data tersebut. Menurutnya, data yang digunakan kerap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga justru menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
“Kami mempertanyakan keakuratan data itu. Tadi kami juga sudah melakukan rapat kecil di fraksi untuk membahas persoalan data dari BPS,” ujar Imam saat diwawancarai, Rabu (8/4/2026).
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Imam menegaskan bahwa persoalan data ini sangat krusial karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Ia mencontohkan kasus di lapangan, di mana warga yang membutuhkan tindakan medis darurat harus tertunda akibat proses verifikasi data kemiskinan yang berbelit.
“Ada kasus warga yang seharusnya segera menjalani operasi, tetapi justru tertunda karena harus menunggu verifikasi desil. Ini sangat miris dan membuat warga kebingungan,” ungkapnya.
Fraksi PKS, lanjut Imam, akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong adanya perbaikan sistem pendataan agar lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya validasi langsung ke lapangan guna memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil warga.
“Kita harus turun langsung ke masyarakat untuk melihat siapa yang benar-benar menerima manfaat. Selama ini, program UHC di Depok sudah dirasakan manfaatnya dan sebagian besar tepat sasaran. Mungkin ada sebagian kecil yang tidak tepat, tetapi sekitar 90 persen sudah sesuai. Namun, masyarakat yang terkendala ini harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Fraksi PKS berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendataan, sehingga tidak ada lagi warga yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
