Sinarmerdeka.co– Ketua Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Supriatni, S.Ag., M.M., menggelar kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi DPRD bersama warga di RW 13 Kampung Lio, Kelurahan Depok. Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi terkait pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam sambutannya, Hj. Supriatni menegaskan bahwa keberlangsungan Program Universal Health Coverage (UHC) harus tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Depok. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran UHC sebesar Rp31 miliar masih dapat dipenuhi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Depok yang nilainya mencapai sekitar Rp275 miliar.
“Kami bersama pimpinan DPRD berkomitmen mengawal agar program UHC tetap berjalan karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Anggaran yang dibutuhkan masih memungkinkan untuk dipenuhi dari SiLPA yang tersedia,” ujar Hj. Supriatni.
Selain membahas sektor kesehatan, politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroti belum diberlakukannya kembali insentif bagi para Pembimbing Rohani (Bimroh). Menurutnya, keberadaan Bimroh memiliki peran penting dalam pembinaan moral dan kehidupan sosial masyarakat sehingga insentif tersebut perlu segera direalisasikan kembali.
“DPRD Kota Depok akan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota Depok terkait belum berjalannya kembali insentif Bimroh, sekaligus mendorong agar program tersebut dapat segera diaktifkan,” katanya.
Sosialisasi yang berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif itu dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri atas warga RW 13, pengurus RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan Sekretariat DPRD Kota Depok. Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai masukan dan harapan terkait peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, pembangunan lingkungan, hingga program kesejahteraan sosial.
Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan Komisi D DPRD Kota Depok dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi, sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kota Depok untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, serta memperjuangkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
