SINARMERDEKA.CO-Sejauh ini pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026.
Dari data tersebut dihimpun hingga 7 September 2026, dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi kejadian.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengatakan seluruh provinsi serta kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan bencana.
Untuk kerawanan tersebut berada pada tingkat sedang hingga tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Dari kompilasi data BNPB sampai dengan tanggal 7 September 2026, terjadi 1.730 kali kejadian bencana.
Peristiwa didominasi oleh bencana hidrometeorologi serta bencana geologi,” katanya dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa, 8 September 2026.
Berdasarkan catatan BNPB, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana dengan kejadian terbanyak.
Seperti Karhutla tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian dan cuaca ekstrem 324 kejadian, Selain itu, BNPB mencatat 105 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan sepanjang periode tersebut. Gelombang pasang dan abrasi juga tercatat sebanyak 14 kejadian di berbagai wilayah.
Sedangkan untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, erupsi gunung api tercatat sebanyak tiga kejadian.
Rangkaian bencana tersebut menimbulkan kerusakan terhadap lebih dari 111 ribu rumah warga. Sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan.
Akibatnya terjadinya kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di sejumlah daerah. BNPB mencatat 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, dan 751 perkantoran mengalami kerusakan.
Selain itu, sebanyak 92 unit jembatan dilaporkan terputus akibat rangkaian bencana tersebut. BNPB memastikan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan bersama pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan dampak bencana di berbagai wilayah. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana pada tahun berikutnya.
Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyetujui pagu awal BNPB sebesar Rp1,12 triliun. Sudah mencakup alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana senilai Rp126,24 miliar untuk tiga provinsi di Sumatra,” katanya.
