Berita Terkini

Kemendagri Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024: Bukti Komitmen Transparansi

×

Kemendagri Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024: Bukti Komitmen Transparansi

Sebarkan artikel ini
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa pada tahun ini, Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap 363 badan publik

SINAR MERDEKA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dalam kategori kementerian informatif.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Arya Sandhiyudha, kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Yusharto Huntoyungo, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Penghargaan ini diberikan dalam acara bergengsi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang berlangsung di Ballroom Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/12/2024).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan KI Pusat, Kemendagri memperoleh nilai luar biasa, yakni 97,89.

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menjelaskan bahwa pada tahun ini, Komisi Informasi melakukan evaluasi terhadap 363 badan publik, yang terbagi dalam tujuh kategori, seperti kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, hingga partai politik.

Dari evaluasi tersebut, sebanyak 162 badan publik memenuhi kualifikasi informatif, naik signifikan dari 139 badan publik pada tahun sebelumnya.

Untuk kategori kementerian, tercatat 32 kementerian berhasil masuk kualifikasi informatif, dua kementerian menuju informatif, dan dua lainnya cukup informatif.

“Dari total 36 kementerian, 32 sudah informatif, sedangkan sisanya masih perlu peningkatan,” ujar Donny.

Penghargaan ini tidak lepas dari kontribusi tim penilai, yang terdiri dari akademisi, birokrat, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat.

KI Pusat juga berterima kasih kepada jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang telah bekerja keras dari awal hingga akhir proses pemeringkatan.

Meskipun banyak kemajuan, masih ada badan publik yang tergolong kurang atau tidak informatif.

Hal ini akan menjadi perhatian khusus KI Pusat untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ke depan, KI Pusat berharap semakin banyak badan publik yang meningkatkan transparansi informasi.

“Kesuksesan ini bukan hanya milik individu, tetapi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan keterbukaan informasi di Indonesia,” tegas Donny.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Kemendagri terus berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi, mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, dan membangun kepercayaan publik.