Sinarmerdeka.co – Aksi penagihan utang yang diduga dilakukan sekelompok debt collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan FIF menuai sorotan.
Pasalnya, penagihan yang berlangsung di wilayah RT 04/RW 06, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/11/2026), justru menyasar rumah warga yang disebut bukan merupakan debitur perusahaan tersebut.
Peristiwa itu berujung cekcok antara warga dan sekelompok penagih. Keributan bahkan meluas hingga ke tepi jalan raya, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mengundang perhatian masyarakat sekitar.
Persoalan ini semakin serius setelah seorang warga berinisial N dilaporkan mengalami keseleo pada bagian kaki hingga kesulitan berjalan normal. Sementara itu, orang tua korban berinisial D mengaku merasa malu karena anaknya dituduh memiliki tunggakan kredit, padahal menurut pihak keluarga, tuduhan tersebut tidak benar.
Seorang tokoh masyarakat yang mendatangi lokasi sempat menegur rombongan penagih karena dinilai telah mengganggu ketertiban umum. Namun, teguran tersebut justru direspons dengan pernyataan menantang dari salah seorang penagih.
“Kami tidak salah. Kalau keberatan, lapor saja ke pihak berwajib, kami tunggu,” ujar salah seorang anggota rombongan tersebut.
Warga kemudian menghubungi Kapolsek Cibinong untuk meminta bantuan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek meminta lokasi kejadian dibagikan melalui fitur share location dan langsung mengerahkan Unit Patroli ke tempat kejadian perkara (TKP).
Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, terungkap bahwa rumah yang didatangi bukan merupakan rumah debitur yang dimaksud. Dengan demikian, muncul dugaan kuat telah terjadi kesalahan data atau verifikasi dalam proses penagihan.
Koordinator Debt Collector Akui Tidak Membawa Surat Tugas
Persoalan tersebut turut mendapat perhatian wartawan senior media nasional RI Satu.id, Richard Purba. Ia mempertanyakan bagaimana sekelompok penagih dapat mendatangi rumah warga dengan membawa data yang diduga tidak akurat, bahkan melakukan penagihan terhadap seseorang yang menurut keluarga tidak memiliki kewajiban kredit tersebut.
“Pertanyaannya, siapa yang memberikan data itu? Siapa yang memerintahkan mereka datang? Bagaimana proses verifikasi identitas dan alamat dilakukan? Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf di pinggir jalan,” ujar Richard Purba kepada sejumlah jurnalis dan aktivis media sosial di Cibinong, Minggu (15/11/2026).
Saat dimintai klarifikasi oleh Richard Purba, Fajar selaku koordinator debt collector menyampaikan permohonan maaf atas keributan yang melibatkan anggotanya. Namun, ketika ditanya mengenai standar operasional penagihan dan kelengkapan administrasi, Fajar belum memberikan penjelasan secara rinci.
Bahkan, ia mengakui tidak membawa surat tugas resmi dari perusahaan saat berada di lokasi kejadian.
“Surat tugas kami tidak saya bawa, ada di kantor FIF,” ujar Fajar.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur penugasan dan pengawasan terhadap petugas penagihan yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan.
Menurut Richard, perusahaan pembiayaan seharusnya memastikan setiap petugas yang menjalankan penagihan memiliki identitas, dasar penugasan, serta data konsumen yang telah diverifikasi.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak memiliki utang justru menjadi korban kesalahan administrasi dan tindakan penagihan yang tidak profesional. Warga yang tidak bersalah tidak boleh dipermalukan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” tegasnya.
OJK Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran Prosedur Penagihan
Richard juga menyoroti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Menurutnya, ketentuan mengenai perilaku penagihan dalam regulasi tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama terkait larangan melakukan penagihan dengan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan, serta tekanan fisik maupun verbal.
Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut, termasuk menelusuri sumber data debitur, proses verifikasi alamat, mekanisme pemberian surat tugas, hingga pengawasan manajemen terhadap pihak ketiga yang menjalankan penagihan.
“Jika benar terjadi penagihan kepada pihak yang bukan konsumen, hal itu harus diperiksa secara serius. OJK perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan siapa yang harus bertanggung jawab,” ungkap Richard.
Polisi Diminta Usut Dugaan Tindak Pidana
Selain meminta OJK turun tangan, Richard juga mendesak kepolisian agar mengusut tuntas peristiwa tersebut, khususnya terkait dugaan tindakan yang menyebabkan warga mengalami cedera.
Menurutnya, keterangan korban, saksi mata, rekaman video, serta hasil pemeriksaan medis dan visum et repertum perlu menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk memastikan bagaimana cedera tersebut terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Ia menyebut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi salah satu ketentuan yang ditelaah penyidik apabila ditemukan unsur penganiayaan.
Selain itu, dugaan tindakan memaksa masuk ke rumah atau pekarangan tertutup tanpa hak juga diminta untuk diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 257 KUHP apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
“Polisi harus mengidentifikasi seluruh anggota rombongan, memeriksa peran masing-masing, menelusuri siapa pemberi perintah, serta memastikan hubungan kerja mereka dengan perusahaan. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya karena ada permintaan maaf,” tegas Richard.
Sejumlah warga di lokasi juga berharap pengurus RT dan RW turut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar persoalan tidak berhenti pada mediasi semata, melainkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Manajemen FIF Diminta Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, korban dikabarkan berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian dan OJK. Sementara itu, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen FIF mengenai kronologi kesalahan penagihan, status penugasan para debt collector, maupun langkah pertanggungjawaban perusahaan.
Richard Purba menegaskan bahwa perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas penagihan perusahaan pembiayaan.
“Warga yang tidak memiliki utang tidak boleh diperlakukan sebagai debitur. Jika kesalahan penagihan sampai menimbulkan keributan, mempermalukan masyarakat, bahkan menyebabkan seseorang mengalami cedera, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas penagihan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Identitas, data konsumen, surat tugas, serta prosedur penagihan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat yang tidak memiliki utang justru harus menanggung akibat dari kesalahan sistem penagihan.












