SINARMERDEKA.CO- Pembangunan jalan rigid beton ruas Talang Padang-Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, menuai kritik keras DPRD. Proyek senilai Rp9,3 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut ditemukan mengalami keretakan meski pengerjaannya belum rampung.
DPRD Tanggamus menyoroti buruknya kualitas pekerjaan rekanan sekaligus mempertanyakan lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta konsultan pengawas.
Hal itu memicu Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Tanggamus, Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, didampingi Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, serta Ketua Komisi III Zulki Qurniawan.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan lapangan pimpinan DPRD bersama Komisi III pada Rabu (4/11/2026). Dalam peninjauan itu, ditemukan sejumlah segmen jalan mengalami kerusakan dan keretakan sehingga dinilai perlu segera ditangani.
Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo mengungkapkan, progres pembangunan jalan tersebut baru mencapai sekitar 40 persen. Artinya, masih terdapat 60 persen pekerjaan yang harus dipastikan memenuhi standar kualitas dan spesifikasi teknis.
Dia meminta Dinas PUPR, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas tidak mengabaikan temuan kerusakan tersebut. Pengawasan terhadap sisa pekerjaan harus diperketat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga merekomendasikan pembongkaran pada sejumlah segmen beton yang mengalami keretakan parah untuk kemudian diperbaiki sesuai ketentuan teknis.
Suasana rapat sempat memanas ketika Wakil Ketua II DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga mengusir salah seorang perwakilan rekanan. Tindakan itu dilakukan lantaran nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam dokumen kontrak maupun daftar hadir rapat.
Irwandi secara tegas mengingatkan kontraktor bahwa proyek tersebut menggunakan uang pinjaman daerah sebesar Rp9,3 miliar. Karena itu, rekanan diminta bekerja secara profesional dan tidak asal-asalan dalam menyelesaikan pembangunan.
“Proyek pekerjaan rigid beton ruas Talang Padang-Pugung yang nilainya Rp9,3 miliar itu hasil utang. Bapak kan sudah dapat rezeki dari Tanggamus, jadi kerjanya harus benar, bukan asal kerja. Biar ini bisa jadi kebanggaan, jangan sampai baru selesai dibangun tidak lama rusak,” tegas Irwandi.
Legislator PKB tersebut juga melontarkan kritik keras terhadap Dinas PUPR Tanggamus. Menurutnya, kerusakan yang ditemukan di lapangan seharusnya dapat diantisipasi apabila pengawasan proyek berjalan maksimal.
Dia bahkan menilai dinas terkait terkesan membiarkan persoalan kualitas pekerjaan hingga muncul keretakan pada sejumlah bagian jalan.
“Dinas PUPR kurang maksimal dalam melakukan pengawasan. Harusnya ini bisa diantisipasi, tapi yang terjadi kok dinas terkesan menutup mata,” sentilnya.
Tak hanya Dinas PUPR, Irwandi juga mempertanyakan kinerja konsultan pengawas yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal.
Dia meminta Dinas PUPR mengevaluasi konsultan tersebut dan tidak lagi menggunakan jasanya dalam proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini konsultan pengawasnya juga enggak beres kerjanya. Tolong dinas PU tahun depan jangan dipakai lagi konsultan pengawas ini dari seluruh proyek di Pemkab Tanggamus,” tegas Ketua DPC PKB Tanggamus itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tanggamus Jon Novri menjelaskan, keretakan pada sejumlah bagian jalan akan ditangani berdasarkan kategori kerusakan dan spesifikasi teknis di lapangan.
Dia juga menegaskan tidak ada praktik setoran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Terkait tidak adanya besi atau tulangan pada konstruksi beton, Jon Novri menjelaskan bahwa desain awal pekerjaan memang dirancang tanpa menggunakan tulangan.
Menurutnya, konstruksi tersebut menggunakan metode pengerjaan satu tahap, yakni pengecoran dilakukan sekaligus pada sisi kiri dan kanan jalan, bukan secara bertahap. Adapun ketebalan beton mencapai 20 CM.
Jon Novri menambahkan, dalam konstruksi perkerasan beton terdapat beberapa jenis desain, mulai dari beton tanpa tulangan, penggunaan besi tie bar hingga konstruksi dengan tulangan ganda atau double reinforcement
Kendati demikian, dia menegaskan Dinas PUPR berkomitmen menindaklanjuti temuan kerusakan dan memastikan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah memiliki kualitas sesuai ketentuan.
Dia menyebut pembangunan jalan tersebut harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sebagaimana arahan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus.
DPRD pun menegaskan bahwa proyek yang dibiayai dari uang pinjaman daerah tidak boleh dikerjakan asal jadi. Rekanan, konsultan pengawas, dan Dinas PUPR harus bertanggung jawab memastikan kualitas pekerjaan sebelum proyek dinyatakan selesai.
