Sinarmerdeka.co – Dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang publik di wilayah Tengsaw, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Morality Watch (IMW). Sebanyak enam unit rumah toko (ruko) yang diduga berdiri di atas Ruang Milik Jalan (Rumija) sekaligus kawasan sempadan sungai kini dipertanyakan legalitas dan proses pengawasannya.
Ketua DPD LSM IMW, Edwar, mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Satpol PP dan jajaran Kecamatan Citeureup, agar segera melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran aturan.
Persoalan ini mencuat setelah tim investigasi LSM IMW melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada 10 November 2026. Berdasarkan hasil pantauan awal, terdapat enam unit ruko yang disebut-sebut telah selesai dibangun dan disewakan dengan tarif sekitar Rp35 juta per unit.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: bagaimana bangunan yang diduga berada di kawasan Rumija dan sempadan sungai bisa berdiri hingga selesai tanpa adanya tindakan penghentian sejak awal pembangunan?
DIDUGA TERKAIT KELUARGA KEPALA DESA, IMW MINTA SEMUA PIHAK DIPERIKSA
Edwar mengungkapkan, berdasarkan informasi dan temuan awal tim investigasi, pihak yang diduga terlibat dalam pembangunan ruko tersebut disebut memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa Karang Asem Timur.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan pemanfaatan bangunan dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Namun, seluruh informasi mengenai kepemilikan, pengelolaan, perizinan, serta keterlibatan pihak-pihak tersebut masih perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang.
Edwar mempertanyakan mengapa dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang publik tersebut belum mendapatkan penanganan yang jelas.
“Kalau memang bangunan itu berdiri di atas Rumija dan kawasan sempadan sungai, siapa yang memberikan izin? Siapa yang mengawasi? Mengapa pembangunan bisa berjalan sampai selesai? Pemerintah jangan hanya diam. Semua harus diperiksa secara terbuka,” tegas Edwar.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut enam unit bangunan komersial, melainkan juga menyangkut perlindungan aset publik, kepastian hukum, dan wibawa penegakan peraturan daerah.
IMW SOROTI DUGAAN STANDAR GANDA PENEGAKAN HUKUM
IMW menilai pemerintah tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan aturan. Setiap warga negara maupun pihak yang memiliki jabatan, hubungan keluarga dengan pejabat, ataupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
“Jangan sampai masyarakat kecil begitu cepat ditertibkan ketika membangun di atas lahan yang bukan haknya, sementara bangunan komersial yang diduga melanggar justru tidak tersentuh penindakan. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Tidak boleh ada keistimewaan karena jabatan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan dengan pejabat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah harus menjalankan mekanisme penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa intervensi maupun perlakuan khusus.
SATPOL PP DAN PEMERINTAH KECAMATAN CITEUREUP DITANTANG BUKTIKAN KINERJA
Atas persoalan tersebut, LSM IMW bersama masyarakat mendesak sejumlah langkah konkret dari pemerintah daerah, di antaranya:
Satpol PP Kabupaten Bogor segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap enam unit ruko tersebut.
Pemerintah Kecamatan Citeureup dan pemerintah desa terkait memberikan penjelasan mengenai proses pengawasan pembangunan.
Dinas teknis melakukan pemeriksaan status lahan, batas Rumija, kawasan sempadan sungai, serta dokumen perizinan bangunan.
Mengusut kejelasan kepemilikan, pengelolaan, dan dugaan keterkaitan bangunan dengan BUMDes.
Menghentikan sementara aktivitas yang terbukti tidak sesuai ketentuan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Apabila terbukti melanggar, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi administratif hingga pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.
IMW juga meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun spekulasi berkepanjangan.
JANGAN BIARKAN RUANG PUBLIK BERUBAH MENJADI LADANG BISNIS TANPA KEJELASAN HUKUM
Edwar menegaskan bahwa Rumija dan kawasan sempadan sungai memiliki fungsi publik yang harus dilindungi. Karena itu, setiap dugaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan wajib diperiksa secara serius oleh instansi berwenang.
“Ini bukan persoalan siapa yang membangun, siapa keluarganya, atau siapa yang berada di belakangnya. Ini persoalan aturan. Kalau memang tidak sesuai ketentuan, harus ditindak. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penegakan hukum terkesan pilih kasih,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Karang Asem Timur, Pemerintah Kecamatan Citeureup, Satpol PP Kabupaten Bogor, serta pihak yang disebut terkait pembangunan ruko tersebut belum memberikan keterangan resmi.
