Info Daerah

Setahun Supian–Chandra, H. Hamzah Nilai Program Pro Rakyat Bawa Depok Melaju Pesat

×

Setahun Supian–Chandra, H. Hamzah Nilai Program Pro Rakyat Bawa Depok Melaju Pesat

Sebarkan artikel ini
Pernyataan itu disampaikan Hamzah pada Jumat (20/2/2026). Menurutnya, ukuran paling nyata dari keberhasilan pemerintahan adalah program yang benar-benar dirasakan warga.

Sinarmerdeka.co– Sekretaris DPC Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, membeberkan penilaiannya terhadap satu tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra.

Ia menilai, sejumlah gebrakan yang diluncurkan pada tahun perdana sudah menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Hamzah pada Jumat (20/2/2026). Menurutnya, ukuran paling nyata dari keberhasilan pemerintahan adalah program yang benar-benar dirasakan warga.

Bebaskan PBB, Ringankan Beban Warga Kecil

Salah satu kebijakan yang disorot adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek pajak dengan NJOP di bawah Rp200 juta.

“Kebijakan ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. Dampaknya langsung terasa karena mengurangi beban pengeluaran warga,” tegas Hamzah.

Ia menilai langkah tersebut menjadi bukti keberanian pemerintah kota dalam mengambil kebijakan fiskal yang berpihak kepada kelompok rentan.

Dana RW Rp300 Juta, Pembangunan Lebih Tepat Sasaran
Tak kalah penting, program Dana RW sebesar Rp300 juta per RW dinilai sebagai inovasi dalam pembangunan partisipatif.

Melalui skema ini, warga diberi ruang menentukan prioritas kebutuhan lingkungan masing-masing.
“Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan jadi lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, pola ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang pembangunan dari bawah.

Kemacetan Sawangan hingga Sampah Mulai Tertangani

Di sektor infrastruktur, Hamzah menilai pemerintah mulai serius membenahi persoalan klasik seperti kemacetan di kawasan Sawangan. Langkah penanganan tersebut dinilai penting karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas, aktivitas ekonomi, dan produktivitas warga.

Sementara di bidang lingkungan, pembenahan tata kelola sampah disebut mulai menunjukkan hasil. Sistem pengelolaan lebih terstruktur dan koordinasi lintas sektor dinilai semakin solid.

“Persoalan sampah ini isu lama. Harus diselesaikan secara sistematis, bukan solusi tambal sulam,” katanya.

Car Free Day Margonda, Dampak Sosial dan Ekonomi

Kebijakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Margonda juga mendapat apresiasi. Menurut Hamzah, program ini bukan hanya berdampak pada kesehatan dan kualitas udara, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial serta membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM.

“Perubahan di kota ini terasa signifikan. Bahkan suasana toleransi masyarakat juga semakin baik,” ungkapnya.

Kepemimpinan Terbuka dan Responsif
Hamzah juga menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilainya komunikatif dan demokratis.

Ia mencontohkan kesediaan wali kota menerima demonstran dan berdialog langsung dengan masyarakat.
“Itu menunjukkan pemerintah responsif terhadap kritik dan aspirasi warga,” ujarnya.

Fokus Bangun Generasi Emas
Di bidang sumber daya manusia, pemerintah dinilai tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Sejumlah program digulirkan untuk menyiapkan generasi emas, mulai dari forum anak, beasiswa dan bantuan pendidikan, pelatihan kewirausahaan pemuda, pembinaan karakter dan keagamaan, hingga peningkatan kegiatan olahraga dan kesehatan remaja.

Program RSSG (Rintisan Sekolah Swasta Gratis) juga disebut sebagai terobosan strategis dalam memperluas akses pendidikan.

“RSSG membuka kesempatan belajar yang lebih inklusif. Keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang anak-anak memperoleh pendidikan layak,” jelasnya.

Selain membantu siswa, program tersebut juga menopang keberlangsungan sekolah swasta dan mengurangi beban daya tampung sekolah negeri.

Empat Fondasi Pembangunan Tahun Pertama

Hamzah merinci, setidaknya ada empat fokus utama dalam tahun pertama pemerintahan:

*Percepatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik

*Penataan birokrasi agar lebih efektif dan efisien

*Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan

*Komitmen pelayanan yang adil bagi seluruh warga

Menurutnya, penataan birokrasi menjadi faktor krusial karena berdampak pada kualitas layanan, kecepatan respons pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan publik.

“Ketika pemerintah berpihak pada rakyat, masyarakat akan ikut menjaga jalannya pembangunan. Hubungan itu menjadi sehat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Hamzah optimistis capaian tahun pertama ini menjadi fondasi kuat menuju pembangunan jangka panjang.

“Jika konsistensi kebijakan dijaga dan kolaborasi terus diperkuat, Depok akan semakin tertata, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warganya,” pungkasnya.