PARIS – Dunia internasional dikejutkan oleh pernyataan resmi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada September 2025. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama dalam kelompok G7 yang berani mengambil sikap tegas terhadap konflik Israel-Palestina.
Dilansir dari BBC,Pengumuman itu disampaikan Macron pada Rabu (24/7/2025), dalam pernyataan diplomatik yang menegaskan komitmen Prancis terhadap perdamaian abadi di Timur Tengah, terutama merespons krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza.
> “Ini bukan sekadar keputusan politik, tetapi bagian dari nilai kemanusiaan dan prinsip multilateral yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Prancis,” ujar Macron di hadapan media internasional.
Respons Dunia Terbelah soal Rencana Prancis Akui Palestina
Reaksi global atas pengumuman pengakuan resmi terhadap Palestina ini langsung bermunculan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan Prancis dan menyebutnya sebagai “langkah berani menuju pengakuan internasional yang lebih luas.”
Sementara itu, dari Amerika Serikat, beberapa pejabat mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengakuan sepihak terhadap Palestina bisa mengganggu proses damai yang sedang diupayakan berbagai pihak.
Akankah Negara-Negara Eropa Lain Mengikuti Jejak Prancis?
Para analis hubungan internasional menilai bahwa langkah Prancis mengakui negara Palestina berpotensi mendorong negara-negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, Belgia, dan Irlandia, untuk mengambil sikap serupa. Pengakuan ini dinilai sebagai dorongan strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik dan menciptakan kerangka diplomasi baru di Timur Tengah.
Meski demikian, tantangan masih besar. Isu seperti batas wilayah, keamanan nasional, dan pemerintahan Palestina masih menjadi agenda penting yang belum terselesaikan.
Namun Macron menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah manuver politik jangka pendek. Ia menegaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi diplomatik jangka panjang Prancis untuk menciptakan stabilitas dan keadilan di kawasan.
