SINARMERDEKA.CO – Paslon Walikota Depok nomor urut 2 Supian Suri – Chandra Rahmansyah, menyoroti pentingnya kerja sama lintas pemerintahan dalam mengatasi berbagai permasalahan krusial yang dihadapi Kota Depok.
Supian Suri menegaskan, bahwa pembagian kewenangan yang selama ini terjadi justru menghambat penyelesaian masalah secara efektif. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti penetapan nomor urut di Hotel Bumi Wiyata, Senin 23/9/2024 malam.
“Selama 20 tahun terakhir, kita membagi-bagi kewenangan seolah-olah tidak ada kaitannya satu sama lain. Akibatnya, banyak masalah yang tidak terselesaikan dengan alasan bukan kewenangan”, ucap Calon Walikota pilihan Prabowo Subianto ini.
Ia mencontohkan, masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang menjadi keluhan warga Depok. Meskipun jalan tersebut merupakan jalan nasional, namun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Depok.
“Kita tidak bisa terus menyalahkan pemerintah pusat”, terangnya.
Selain masalah infrastruktur, Supian Suri juga menyoroti terkait kekurangan fasilitas pendidikan negeri di Kota Depok.
“Depok masih kekurangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Bahkan, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) saja hanya ada satu. Ini tentu sangat memprihatinkan”, ungkapnya.
Supian-Chandra pun berjanji akan melakukan perubahan signifikan setelah dirinya dilantik nanti, dan berkomitmen untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pendidikan.
“Tujuan utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Pemerintah harus hadir untuk menjawab segala kebutuhan dan harapan masyarakat”, tegasnya.
“Kita akan merangkul semua elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik. Kebersamaan adalah kunci untuk membangun Depok yang lebih baik”, tuturnya.
Lebih jauh Supian mengatakan, bahwa adanya kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat Depok akan menjadi skala prioritasnya untuk dapat mewujudkan kota yang lebih maju dan sejahtera. Paslon nomor urut 2 ini juga menekankan, pentingnya memberikan ruang bagi seluruh warga Depok untuk berpartisipasi aktif dalam regulasi pembangunan kota.
“Semua warga memiliki hak yang sama untuk dilibatkan dalam proses pembangunan. Suara mereka harus didengar dan dipertimbangkan,” pungkas.(Arifin)
