Sinarmerdeka.co– Pakar hukum internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., melontarkan kritik tajam terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perampasan hak masyarakat adat, hingga lemahnya pengawasan terhadap sejumlah sektor strategis. Ia menilai, ancaman terhadap Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh hanya dituding berasal dari kelompok tertentu di luar pemerintahan, tetapi juga harus dicermati dari praktik penyimpangan yang diduga terjadi di dalam institusi negara sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, Pancasila merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak boleh sekadar dijadikan jargon dalam pidato kenegaraan maupun kegiatan seremonial, sementara praktik korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan jabatan terus menjadi persoalan.
“Rakyat Indonesia sudah menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar dan fondasi negara. Namun, sangat disayangkan apabila masih ada oknum yang justru memelintir dan menyalahgunakan makna Pancasila demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Presiden harus berani bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti merugikan negara, tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Korupsi Dinilai Menjadi Ancaman Serius bagi Masa Depan Indonesia
Prof. Sutan Nasomal menyoroti persoalan korupsi yang menurut penilaiannya belum menunjukkan penyelesaian menyeluruh meskipun telah menjadi perhatian selama puluhan tahun.
Ia menilai praktik korupsi bukan hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Menurutnya, berbagai bentuk penyimpangan seperti pungutan liar, praktik suap, pemberian uang pelicin, hingga dugaan pembagian keuntungan proyek secara tidak semestinya harus diberantas melalui pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.
Ia juga meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi melalui pidato, tetapi membuktikannya dengan tindakan nyata, transparan, dan terukur.
Tambang Ilegal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Diawasi
Persoalan pertambangan ilegal turut menjadi perhatian Prof. Sutan Nasomal. Ia menyinggung aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung serta berbagai persoalan pertambangan di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan tanpa izin yang tidak ditindak secara serius berpotensi menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat dan instansi terkait terhadap aktivitas pertambangan tersebut.
“Jangan sampai kekayaan sumber daya alam Indonesia justru dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara negara dan masyarakat hanya menanggung kerugian. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Hak Masyarakat Adat Jangan Dikorbankan demi Kepentingan Korporasi
Selain korupsi dan pertambangan, Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan besar.
Ia menyayangkan apabila masih terdapat masyarakat yang merasa kehilangan hak atas tanah leluhur akibat konflik penguasaan lahan, sementara penyelesaian hukumnya belum memberikan rasa keadilan.
Menurutnya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya tercermin melalui perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki hak-hak yang harus dihormati sesuai ketentuan hukum.
Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memicu konflik sosial, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan setiap proses penguasaan lahan, perizinan perkebunan, serta penyelesaian sengketa agraria berjalan secara transparan dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Narkotika dan Pengawasan Aparat Menjadi Perhatian
Prof. Sutan Nasomal turut menyampaikan keprihatinannya terhadap peredaran narkotika yang dinilainya masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.
Ia meminta aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap jaringan peredaran narkotika, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat maupun penyalahgunaan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Jaringan pemasok, bandar, pelindung, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat harus ditelusuri berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan secara profesional, tanpa tebang pilih, dan tidak boleh memberikan ruang bagi siapa pun untuk berlindung di balik jabatan atau kekuasaan.
Pendidikan, Moral Bangsa, dan Kesehatan Masyarakat Perlu Diperhatikan
Dalam pandangannya, persoalan kebangsaan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, pembentukan karakter generasi muda, serta perhatian terhadap kesehatan masyarakat.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, penguatan pendidikan karakter, dan penyusunan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di bidang kesehatan, ia juga menyoroti persoalan HIV dan penyebaran narkotika yang membutuhkan langkah pencegahan, edukasi, pemeriksaan sukarela, serta layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, penanganan persoalan kesehatan masyarakat harus mengedepankan data yang valid, pendekatan medis, perlindungan privasi, dan tidak menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.
Prof. Sutan: Jangan Mudah Menuduh Kelompok Lain Anti-Pancasila
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan agar tidak mudah melabeli masyarakat atau kelompok tertentu sebagai pihak anti-Pancasila, anti-NKRI, maupun ekstremis tanpa dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, bukan kepentingan politik, sentimen kelompok, ataupun rekayasa opini.
Menurutnya, seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara perlu melakukan introspeksi dan memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kalau ingin berbicara tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bercerminlah terlebih dahulu. Pastikan bahwa tindakan kita sendiri tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini kita perjuangkan. Jangan sampai lantang berbicara tentang nasionalisme, tetapi justru membiarkan ketidakadilan dan penyimpangan terjadi,” ungkapnya.
Presiden Diminta Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal berharap Presiden Republik Indonesia mengambil langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi, memperbaiki sistem pengawasan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan seluruh aparat dan pejabat negara bekerja sesuai aturan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan pidato tentang nasionalisme, melainkan keteladanan, integritas, keberanian, dan tindakan konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Indonesia jangan sampai dirusak dari dalam oleh keserakahan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya diucapkan dalam setiap acara kenegaraan,” tegasnya.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, serta seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui cara-cara yang konstitusional, kritis, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perjuangan menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat.
