SINAR MERDEKA ,Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang membahas penyelesaian struktur APBD 2026, Kamis (27/11/2025).
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan anggaran secara disiplin, berkualitas, dan konstruktif.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Banggar DPRD dan TAPD yang telah menjaga kualitas pembahasan, kedisiplinan waktu, serta suasana kerja yang produktif,” ujar Chandra.
Ia menegaskan, sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, pembahasan APBD 2026 berlangsung dalam situasi fiskal yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama akibat menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Chandra menegaskan bahwa Pemkot Depok tetap menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Lebih lanjut, ia menyebut RAPBD 2026 sebagai cerminan harapan masyarakat serta bukti nyata komitmen Pemkot Depok dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Karena itu, keterpaduan antarprogram lintas sektor menjadi hal yang sangat penting agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelayanan harus lebih cepat, kehidupan lebih nyaman, dan kesejahteraan warga terus meningkat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota Depok menekankan bahwa RAPBD 2026 merefleksikan semangat Pemkot Depok dalam membangun kota yang maju melalui tata kelola fiskal yang sehat, transparan, dan inklusif.
“Kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan harus menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan bangsa,” pungkas Chandra.
