simer
Berita TerkiniHeadline

Kantor Pertanahan Tana Toraja Gandeng Aparat Penegak Hukum

×

Kantor Pertanahan Tana Toraja Gandeng Aparat Penegak Hukum

Sebarkan artikel ini
Kantor Pertanahan Tana Toraja menggandeng unsur penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan membangun pelayanan pertanahan transparan menuju WBK dan WBBM.
Kantor Pertanahan Tana Toraja menggandeng unsur penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan membangun pelayanan pertanahan transparan menuju WBK dan WBBM.

TANA TORAJA, SINARMERDEKA.CO – Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperkuat pengawasan dan budaya antikorupsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Mengusung tema “Tingkatkan Pengawasan, Wujudkan Pelayanan Pertanahan yang Bersih, Transparan, dan Bebas dari Korupsi”, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja.

Kantor Pertanahan menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, Ronald Massang, dan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Andi Mujahidah Amal, sebagai narasumber.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Mariana Derlan Masia Harahap, bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran unsur penegak hukum memberikan ruang bagi aparatur pertanahan untuk memperdalam pemahaman mengenai kepatuhan hukum, pencegahan penyimpangan, serta konsekuensi penyalahgunaan kewenangan.

Pembahasan tersebut relevan dengan karakteristik pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, kepastian hukum kepemilikan tanah, dan berbagai urusan administrasi pertanahan.

Karena itu, setiap tahapan pelayanan membutuhkan prosedur yang jelas, transparansi biaya, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Mariana: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Mariana Derlan Masia Harahap, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Menurutnya, pembangunan Zona Integritas harus menghasilkan perubahan nyata dalam pola kerja dan perilaku seluruh pegawai.

“Integritas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan prinsip yang harus dijalankan setiap aparatur. Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Mariana.

Ia menjelaskan, pengawasan perlu berjalan secara konsisten agar setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, seluruh pegawai harus memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan.

“Kami terus mendorong seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional dan menjaga komitmen antikorupsi. Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.

Enam Area Perubahan Menjadi Fondasi Reformasi Birokrasi

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi pemerintah.

Program tersebut mendorong perubahan sistem kerja agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelaksanaannya mencakup enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.