SinarMerdeka.co-Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) hari ini, Senin (9/9/2024),secara resmi melaporkan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesawaran ke Kejari setempat.
Dasar dari pelaporan tersebut terkait adanya dugaan Mark’up anggaran untuk media massa dan pengadaan Bandwidth serta sewa bangunan rumah dijakarta yang mencapai miliaran rupiah.
“Hari ini kami dari AMP secara resmi telah melaporkan Diskominfo ke Kejari,tentang adanya indikasi korupsi di tiga Item tersebut” kata Safrudin Tanjung ketua AMP melalui WhatsApp.
Dirinya berharap dengan laporan tersebut, pihak Kejari dapat segera merespon cepat apa yang telah dilaporkan AMP ini
“Adanya pelaporan tersebut kita minta kepada Kejari segera menindak lanjuti kasus ini.”Ujar Tanjung.
Selain itu, Tanjung membeberkan temuan yang dilaporkan tersebut di dapatkan dari data Penggunaan anggaran Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2023
“Hal ini setelah kita bedah,banyak sekali item-item yang anggarannya sangat luar biasa tapi bukti di lapangan banyak yang di mark up.”Jelas Tanjung.
Terdapat pada anggaran untuk kerjasama media ,tertera dana hibah dengan nominal nilai yang sangat pantastis mencapai kurang lebih dua miliar ,
Lalu kemudian anggaran untuk kerja sama publikasi untuk Media Online
Media Harian, media cetak ,serta TV dengan nilai anggaran mencapai dua miliar lebih dengan total keseluruhan hampir lima miliar.
“Akan tetapi, yang kita lihat kenyataan di lapangan banyak sekali teman-teman wartawan yang mengeluh, dan banyak juga media yang tidak disalurkan secara penuh.”ungkapnya.
Kemudian lagi ditambah anggaran untuk sewa bandwidth,Diskominfo menghabiskan anggaran mencapai dua miliar lebih.
“Lebih rincinya untuk bandwidth dengan kapasitas 200 Mbps bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 62.964.437 perbulan, penggunaan bandwidth juga gak jelas “ucap Tanjung.
Dari terhitung yang parahnya lagi untuk anggaran sewa kantor dijakarta Dinas Kominfo menghabiskan anggaran mencapai Rp 618 juta
“Seperti sewa rumah seperti apa yang nilainya begitu besar, dimana saat ini pemerintah daerah pesawaran kondisinya lagi pailit, ini justru seolah-olah malah menghambur-hamburkan uang,
Kemudian lebih anehnya lagi gaji untuk tenaga kebersihan dirumah itu hanya di bayar Rp 300.000 perbulan, masak iya di Jakarta gaji tenaga kebersihan hanya segitu”Pungkas Tanjung.***
