simer
Berita TerkiniInfo Daerah

Ancaman Banjir hingga 85 Persen Jadi Sorotan, PETISI 26 dan BPI KPNPA RI Bogor Desak Proyek Apartemen Situ Citatah Dihentikan

×

Ancaman Banjir hingga 85 Persen Jadi Sorotan, PETISI 26 dan BPI KPNPA RI Bogor Desak Proyek Apartemen Situ Citatah Dihentikan

Sebarkan artikel ini
Petisi 26 dan BPI KPNPA RI Bogor siap mengawal persoalan ini hingga ke jalur hukum dan kementerian terkait, pungkas Rizwan.

Sinarmerdeka.co– Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) sekaligus Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor, Rizwan Riswanto, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Bogor dan dugaan pelanggaran aturan oleh pihak manajemen pengembang apartemen di koridor hilir Situ Citatah – SMP/SMA Mardi Waluya – Pasar Cibinong, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong.

Berdasarkan hasil kajian tata ruang, hidrologi, dan dampak lingkungan perkotaan yang dihimpun, aktivitas pematangan lahan dan pembangunan fondasi di tapak yang berada tepat di bawah elevasi Situ Citatah tersebut dinilai menyimpan bom waktu bencana ekologis dan infrastruktur bagi warga Cibinong.

Ancaman Banjir Kritis hingga 85 Persen

Rizwan menegaskan bahwa apabila proyek terus dipaksakan hingga menutup koridor limpasan menuju tanggul rel kereta api tanpa kolam retensi berkapasitas besar (Zero Delta Q), probabilitas banjir kiriman dan genangan di kawasan sekolah SMP/SMA Mardi Waluya, Pasar Cibinong, serta permukiman warga Cirimekar diproyeksikan melonjak hingga 70%–85% saat hujan berintensitas lebat hingga ekstrem.

“Ini bukan sekadar persoalan bisnis properti, melainkan menyangkut keselamatan nyawa, ruang belajar siswa, dan urat nadi ekonomi warga di Pasar Cibinong. Data kajian menunjukkan adanya efek bendungan (backwater effect), penyempitan saluran pelimpah (outlet) Situ Citatah, hingga pemotongan aliran air tanah dangkal (groundwater damming) akibat struktur basement dan fondasi dalam,” tegas Rizwan Riswanto dalam pernyataan resminya, Kamis (19/11/2026).

Dugaan Pelanggaran Regulasi dan Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Rizwan menyoroti sikap manajemen proyek yang diduga melangkahi sejumlah regulasi tata ruang dan perizinan, serta mempertanyakan ketegasan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menegakkan aturan yang berlaku, di antaranya:

Pelanggaran Garis Sempadan Situ dan Rel Kereta Api:

Mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 dan Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024–2044, kawasan sempadan situ wajib berjarak minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi dan dilarang menutup saluran pelimpah air situ.

Selain itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, konstruksi gedung dilarang melanggar ruang bebas jalur kereta api dan wajib menyisakan jarak steril bangunan minimal 11 hingga 20 meter dari as rel demi keselamatan perjalanan kereta dan mitigasi getaran.

Kewajiban Dokumen AMDAL, Andalalin, dan PBG:

Pembangunan apartemen berskala besar yang berhimpitan langsung dengan kawasan pendidikan dan pasar tradisional wajib mengantongi dokumen AMDAL, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disertai pemasangan papan informasi izin proyek secara terbuka di lokasi.

Krisis Tata Kota dan Eksploitasi Air Tanah:

. Penambahan ratusan hingga ribuan unit hunian dipastikan akan melumpuhkan jaringan jalan lingkungan yang sudah jenuh (Level of Service E–F), memicu penurunan muka tanah (land subsidence) akibat penyedotan air tanah dalam (*deep well*), serta memperparah defisit Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat kota Cibinong.

Tuntutan Tegas kepada Pemkab Bogor dan Instansi Terkait

Menyikapi temuan pelanggaran di lapangan tersebut, Petisi 26 bersama BPI KPNPA RI Bogor mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi berwenang untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah konkret:

Audit Total Perizinan:

Meminta Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor membuka secara transparan status KKPR, PBG, AMDAL, dan kajian Andalalin proyek apartemen tersebut.

Penertiban Sempadan dan Jalur Rel:

Mendesak BBWS Ciliwung Cisadane, Dinas PUPR, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung, serta PT KAI untuk segera mengukur ulang batas sempadan Situ Citatah (minimal 50 meter) dan mengaudit batas Rumija/Ruwasja rel kereta api.

Penghentian Sementara Konstruksi:

Menuntut penghentian seluruh aktivitas konstruksi struktur atas sebelum pihak manajemen memenuhi kewajiban pembangunan kolam retensi internal (Zero Delta Q) dan pelebaran gorong-gorong lintas rel (box culvert).

“Kami mengingatkan manajemen pengembang agar tidak memaksakan kehendak di atas pelanggaran aturan, dan kepada Pemkab Bogor jangan sampai kebijakan tata ruang kalah oleh kepentingan segelintir pemodal.

Jika tuntutan pengawasan dan audit ini diabaikan, Petisi 26 dan BPI KPNPA RI Bogor siap mengawal persoalan ini hingga ke jalur hukum dan kementerian terkait,” pungkas Rizwan.