Sinarmerdek.co — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 melalui kegiatan silaturahmi dan perayaan yang digelar di Cafe Halaman Baru, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus BPI KPNPA RI Bogor, perwakilan pengurus pusat, pengurus daerah, kader, aktivis sosial, masyarakat, serta sejumlah insan media.
Sekretaris BPI KPNPA RI Bogor, Andi Syatir, mengatakan kegiatan peringatan HUT tersebut dipersiapkan dalam waktu relatif singkat. Pelaksanaan acara merupakan bagian dari arahan Ketua Umum BPI KPNPA RI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi organisasi, khususnya di Kabupaten Bogor.
“Acara ini kita rencanakan dengan waktu yang sangat singkat. Ini merupakan arahan dari Ketua Umum bahwa Bogor harus melaksanakan hari ulang tahun BPI KPNPA RI,” ujar Andi.
Menurutnya, perjalanan BPI KPNPA RI di Kabupaten Bogor telah menunjukkan eksistensi melalui berbagai kontribusi pemikiran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Andi juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat dukungan dari sejumlah pihak, di antaranya Perumda Tirta Kahuripan dan Bank BJB, namun kontribusinya disebut terbatas.
“Kontribusi pemerintah daerah hanya ada dua yang tertulis, yaitu Tirta Kahuripan dan Bank BJB. Itu pun sangat minim. Acara ini bisa terlaksana karena kerja sama seluruh tim dan relasi Ketua BPI KPNPA RI Bogor dengan para pengusaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemilihan lokasi acara di luar fasilitas pemerintah daerah juga dilakukan untuk menjaga independensi dan menghindari munculnya persepsi bahwa organisasi telah diakomodasi atau memiliki kepentingan tertentu dengan pemerintah.
“Kita tidak menggunakan gedung pemerintah daerah karena ingin menjaga image dan independensi BPI KPNPA RI. Kita merupakan organisasi sosial yang menjalankan fungsi kontrol di tengah masyarakat,” katanya.
Tegaskan Integritas sebagai Landasan Organisasi
Sementara itu, Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa usia 23 tahun merupakan perjalanan panjang yang harus menjadi momentum bagi organisasi untuk memperkuat integritas dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Rizwan, eksistensi organisasi tidak lahir secara instan, melainkan melalui dedikasi, kerja keras, serta komitmen para senior dan seluruh anggota.
“Di usia ke-23, saya ingin menegaskan kembali bahwa integritas adalah landasan utama bagi setiap pengurus dan anggota BPI KPNPA RI. Integritas bukan sekadar slogan, tetapi kompas moral kita dalam setiap tindakan,” tegas Rizwan.
Ia mengatakan BPI KPNPA RI Bogor akan terus menjalankan fungsi sosial kontrol dengan mengawal berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor.
Organisasi, lanjutnya, harus menjadi mata, telinga, sekaligus suara masyarakat dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Suara rakyat yang dikelola pemerintah daerah harus dipastikan mengalir untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir golongan,” ujarnya.
Rizwan menegaskan, BPI KPNPA RI Bogor ke depan akan semakin memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kewenangan dan anggaran daerah, termasuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.
“BPI KPNPA RI Bogor akan terus berdiri di garda terdepan untuk memastikan transparansi, mencegah kebocoran anggaran, serta mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan di wilayah Bogor,” katanya.
Dorong Penguatan Kader dan Sinergi
Perwakilan Ketua Umum BPI KPNPA RI, Eko Suphono menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang juga menjabat Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan HUT ke-23 tersebut.
Ia mengatakan keberadaan BPI KPNPA RI harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kader, khususnya dalam melakukan pengawasan, pendampingan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kita harus melakukan pelatihan kader agar mereka memahami bagaimana melakukan pengawasan, pendampingan, dan sinergi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Eko Suphono juga mendorong BPI KPNPA RI Bogor untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Menurutnya, pengawasan terhadap pembangunan tidak cukup hanya dengan menemukan persoalan, tetapi juga harus disertai dengan penyampaian laporan dan masukan yang akurat kepada pemerintah.
“Temuan harus didiskusikan dan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan. Kita bukan hanya menjadi aktivis, tetapi juga harus mampu memberikan cara berpikir dan solusi agar pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Ia berharap momentum HUT ke-23 dapat menjadi titik penguatan organisasi untuk semakin solid, profesional, dan konsisten menjalankan fungsi sosial kontrol.
“Jadikan momentum HUT ke-23 ini untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan. Tetap solid, jaga integritas, dan jangan pernah lelah menjadi benteng pengawasan demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
