Sinarmerdeka.co– Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz, menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Tahun Ajaran 2026 di Kota Depok. Menurutnya, keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi serius agar permasalahan serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun mendatang.
Farabi menyampaikan, sejak awal pelaksanaan SPMB, Komisi V DPRD Jawa Barat menerima banyak laporan dari masyarakat terkait perubahan peringkat calon peserta didik yang terjadi secara tiba-tiba di sistem.
“Ada masyarakat yang awalnya berada di peringkat A, B, atau C, namun dalam semalam berubah menjadi D, E, bahkan F. Kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan dan keresahan,” ujar Farabi, Kamis (2/7/2026).
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat melalui rapat dan dengar pendapat bersama masyarakat. Hasilnya, Disdik mengakui terdapat kendala teknis pada aplikasi SPMB yang belum melalui uji coba secara optimal sebelum diterapkan.
Meski persoalan teknis telah diperbaiki, Farabi menegaskan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak muncul prasangka adanya permainan dalam proses seleksi.
“Kalau memang ada perubahan karena penyesuaian poin, misalnya terkait penghargaan Pramuka Garuda atau pengalaman OSIS, maka itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada permainan dalam sistem,” tegasnya.
Menurut Farabi, lemahnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama munculnya polemik di tengah masyarakat. Ia meminta Disdik Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh, terutama sebelum menerapkan kebijakan atau aplikasi baru.
“Program baru jangan langsung dijalankan tanpa uji coba dan sosialisasi yang matang. Ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu calon siswa. DPRD siap memberikan masukan karena kami adalah perwakilan masyarakat,” tegasnya.
Dorong Penambahan SMA Negeri di Kota Depok
Selain mengevaluasi SPMB, Farabi kembali menyoroti masih minimnya jumlah SMA Negeri di Kota Depok dibandingkan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
Ia mengungkapkan, sejak setahun lalu pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk langsung kepada Gubernur Jawa Barat, agar menambah pembangunan SMA Negeri di Kota Depok.
“Depok merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat, tetapi SMA Negeri masih sangat terbatas. Persoalannya memang harga lahan di Depok sangat mahal,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Farabi mengusulkan pembangunan gedung sekolah secara vertikal dengan menambah jumlah lantai sekolah yang sudah ada sehingga kapasitas penerimaan siswa dapat meningkat.
“Kalau lahan sulit didapat, bangunan sekolah bisa ditingkatkan menjadi empat lantai atau lebih. Dengan begitu daya tampung siswa akan bertambah tanpa harus membuka lahan baru yang biayanya sangat besar,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap mendorong pembangunan SMA Negeri baru di sejumlah kecamatan yang hingga kini masih kekurangan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Depok juga perlu menyiapkan lahan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membangun sekolah baru di lokasi-lokasi yang memang membutuhkan.
Dukung Penuh Program UHC di Kota Depok
Dalam kesempatan yang sama, Farabi juga menyampaikan pandangannya terkait program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok. Ia berharap pelayanan kesehatan gratis berbasis BPJS dapat terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat.
Menurut Farabi, persoalan kesehatan tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik karena seluruh masyarakat berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah.
“Semua calon kepala daerah sebenarnya sepakat bahwa UHC harus dijalankan. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dipersulit dengan berbagai persyaratan administrasi,” katanya.
Farabi menilai masyarakat yang benar-benar membutuhkan sering kali berasal dari kelompok ekonomi rentan yang belum tentu mampu mengurus berbagai persyaratan ketika harus menjalani perawatan di rumah sakit.
“Orang mampu biasanya akan membayar sendiri biaya kesehatannya. Yang perlu dibantu justru masyarakat kecil yang tiba-tiba sakit dan tidak punya biaya maupun keluarga yang bisa mengurus administrasi. Di situlah negara harus hadir,” ujarnya.
Ia berharap seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dapat memberikan pelayanan UHC secara maksimal sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan.
Sebagai seorang dokter sekaligus politisi, Farabi mengaku lebih banyak mendengar langsung keluhan masyarakat di lapangan dibandingkan saat menjalankan profesinya sebagai tenaga medis.
“Kalau sebagai dokter, pasien yang datang biasanya sudah berada di rumah sakit. Tapi sebagai wakil rakyat, saya sering mendengar langsung keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Pemerintah harus hadir untuk mereka. Kota yang maju harus didukung masyarakat yang sehat,” pungkasnya.
